REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk membangun rumah susun baru untuk warga Kampung Bayam menuai polemik. Pasalnya, langkah itu dinilai tak menyelesaikan inti masalah yang terjadi.
Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli mengatakan, pemecahan masalah warga Kampung Bayam dengan membuat rusun baru tidaklah bijaksana. Mengingat, masalah itu sebenarnya sudah selesai pada gubernur era sebelumnya.
"Dulu memang sudah jelas kesepakatannya seperti apa, bagaimana kewajiban dan hak masing-masing pihak, kemudian sudah menerima semua. Namun, belum selesai serah terima dan lain-lain," kata dia saat dikonfirmasi Republika, Jumat (26/1/2024).
Hingga akhirnya, masa jabatan Anies Baswedan sebagai gubernur habis dan diganti Heru Budi Hartono sebagai penjabat (Pj) gubermur. Warga Kampung Bayam yang belum mendapatkan haknya menuntut Pemprov DKI Jakarta.
Alih-alih membangun rusun baru sebagai solusi masalah, Taufik mengatakan, Pemprov DKI Jakarta seharusnya dapat menyelesaikan masalah yang saat ini terjadi. Artinya, hak dan kewajiban warga Kampung Bayam diberikan sesuai kesepakatan awal.
"Kan dulu saya kira sudah clear ya. Karena waktu itu tidak muncul seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya itu belum selesai, masalah kesepakatan, perjanjian dulu antara warga dengan Jakpro, jangan bikin masalah baru," ujar dia.
Ia khawatir, proses pembangunan rusun baru, yang niatnya untuk warga Kampung Bayam, justru menjadi masalah baru di kemudian hari. Apabila, rusun baru itu rencananya akan dibangun pada 2025, ketika Heru Budi tak lagi menjabat sebagai Pj gubernur.
"Apakah Pak Pj pede masih jadi gubernur? Kemudian nanti bermasalah lagi seperti ini, berlarut-larut masalahnya," kata Taufik.
Menurut dia, solusi yang tepat saat ini adalah menyelesaikan masalah tersebut melalui jalur hukum. Apabila sudah ada keputusan, baru Pemprov DKI Jakarta dapat mengambil langkah selanjutnya, khususnya jika masih ada warga yang belum dapat tempat tinggal.
Taufik mengaku sudah bertanya kepada PT Jakarta Propertindo atau Jakpro terkait peruntukkan Kampung Susun Bayam (KSB) yang sebenarnya. Namun, pihak Jakpro dinilai belum transparan.
Menurut dia, Jakpro berencana KSB akan dijadikan bilang itu untuk hunian pekerja pendukung operasional (HPPO) di Jakarta International Stadium (JIS). Namun, ia ragu peruntukkan awal KSB untuk HPPO.
"Maksudnya, saya dan warga memerlukan transparansi seperti apa. Yang bisa menyelesaikan nanti hukum. Nanti mungkin perlu dipanggil secara resmi ke Komisi B. Jadi menjelaskan seperti apa di depan forum. Biar jelas," kata dia.
Sebelumnya, Heru menyatakan akan tetap membuat rusun baru di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara, untuk warga Kampung Bayam. Selama proses pembangunan berjalan, warga diminta menghuni rusun yang sudah siap digunakan.
Heru mengaku sudah mendengar aspirasi masyarakat terkait masalah di KSB. Namun, pihaknya juga harus menghargai Jakpro sebagai pemilik bangunan KSB.
"Menjalankan perseroan itu ada kaidah aturan, harus dijaga GCG, harus menjaga akuntabilitas yang baik," kata dia di kawasan Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (26/1/2024).
Karena itu, Pemprov DKI Jakarta akan membangunkan rusun baru untuk warga Kampung Bayam sebagai solusi masalah yang ada. Selama proses pembangunan rusun baru dilakukan, warga Kampung Bayam bisa tinggal di beberapa alternatif rusun yang sudah berdiri, seperti Rusun Nagrak, Rusun Pasar Rumput, atau Rusun Tanah Pasir.
"Kami akan bangun kembali rumah susun di sekitar sana (Tanjung Priok), sehingga silakan warga memilih," kata Heru.
Salah satu warga Kampung Bayam, Neneng (43 tahun), mengaku kecewa dengan solusi yang diberikan oleh Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk membangun rusun baru. Pasalnya, sejak awal KSB memang diperuntukkan bagi warga Kampung Bayam.
"Kita gak terima lah. Sebenarnya tempat kita ini buat siapa?" kata dia saat dihubungi Republika, Kamis (25/1/2024).
Ikuti Whatsapp Channel Republika