REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golongan Karya (Golkar) membantah anggapan adanya upaya untuk menjegal langkah Anies Rasyid Baswedan untuk maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Partai berlogo beringin itu hanya ingin fokus mengusung M Ridwan Kamil menjadi calon gubernur (cagub) Jakarta.
Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, partainya sama sekali tak memiliki niat untuk melawan kotak kosong pada Pilgub Jakarta. Apalagi, sampai ingin menjegal bakal calon tertentu untuk maju dalam kontestasi politik.
"Jadi tidak ada niat sedikit pun kami mau ada pretensi mau buat kotak kosong, apalagi menjegal lawan-lawan tertentu. Kami hanya mengurusi diri kami saja. Mengurusi partai kami," kata Doli saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (8/8/2024).
Ketua Komisi II DPR tersebut mengatakan, saat ini, Golkar telah mantap untuk mengusung Ridwan Kamil pada Pilgub Jakarta. Namun, Golkar tak bisa mengusung pasangan calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) tanpa dukungan partai lain di Jakarta.
Golkar hanya memiliki 10 kursi di DPRD Jakarta periode 2024-2029. Dengan begitu, Golkar butuh tambahan 12 kursi untuk bisa mengusung kadernya maju Pilgub Jakarta 2024.
Karena itu, Golkar mengajukan proposal kepada partai politik lain untuk berkoalisi. Keputusan untuk menerima atau menolak proposal yang diberikan Partai Golkar sepenuhnya ada di tangan partai politik lain. "Itu kami serahkan kepada otoritas atau kedaulatan masing-masing partai politik," ujar Doli.
Dia mengatakan, tidak ada satu pun partai politik yang tak ingin menang dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada). Untuk memperoleh kemenangan, kata Doli, setiap partai berupaya untuk mendapatkan dukungan dari partai lain. "Golkar paham posisi. Di Jakarta ini kami tidak punya kemewahan. Kami cuma 10 kursi."
Karena itu, menurut Doli, Golkar berupaya meyakinkan partai politik lain, khususnya yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mendukung kadernya maju. Bahkan, dukungan dari partai lain juga diperlukan agar bisa menjadi KIM Plus.
"Nah, jadi itu yang kami lakukan sekarang. Kami meyakinkan teman-teman partai politik yang adalah KIM, kami melakukan partai politik mana saja, untuk memberikan dukungan. Itu dikembalikan otoritasnya kepada partai politik masing-masing," ujar Doli.
Konsisten usung Airin...
Ikuti Whatsapp Channel Republika