REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah memberikan sinyal untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Artinya, PKS siap untuk mengusung M Ridwan Kamil sebagai calon gubernur (cagub) Jakarta.
Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyambut baik apabila PKS benar-benar akan bergabung dengan KIM Plus. Menurut dia, dukungan berbagai partai akan makin memantapkan langkah Ridwan Kamil untuk maju pada Pilgub Jakarta 2024
"Alhamdulillah kalau proposal kami diterima dengan baik, direspon dengan positif, apalagi kalau nanti betulnya dukungan kepada sodara Ridwan Kamil," kata Doli soal sinyal positif yang diberikan PKS di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (8/8/2024).
Kendati demikian, Doli belum mau memastikan posisi cawagub DKI untuk PKS. Menurut dia, nama cawagub yang akan diusung nantinya akan diputuskan bersama partai koalisi lainnya.
"Soal wakilnya siapa, nanti kan seperti yang saya katakan tadi, akan dibicarakan di seluruh pimpinan partai politik yang sepakat mengusung Ridwan Kamil," ujar Doli.
Menurut Doli, hingga saat ini belum ada pembahasan terkait nama cawagub yang akan mendampingi Ridwan Kamil. Dia menilai, Golkar terbuka dengan sosok cawagub yang akan dicalonkan, termasuk dari PKS. "Siapa yang diputuskan jadi wakilnya, Golkar menerima dengan senang hati," kata ketua Komisi II DPR tersebut.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, tenggat waktu untuk memastikan pasangan calon yang akan diusung makin dekat. Karena itu, ia berharap, ada partai lain yang akan bergabung untuk mengusung pasangan Anies Rasyid Baswedan-Mohamad Sohibul Iman (Aman).
Apabila sampai batas waktu yang ditentukan tak ada partai yang berkoalisi untuk mengusung pasangan itu, sambung dia, PKS sudah menyiapkan sejumlah strategi cadangan. Pasalnya, PKS juga tak ingin dukungannya kepada Anies tak kunjung mendapat kepastian.
"Kalau sudah ada tenggat waktu, kami akan bisa melakukan langkah-langkah plan B, C. Kalau partai kan enggak boleh tidak mendukung, tidak boleh tidak mengusung. Harus, kalau enggak kena sanksi," kata Khoirudin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika