REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Ketua Umum Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi), Ingrid Kansil, menekankan pentingnya penyediaan fasilitas daycare di kantor-kantor sebagai langkah strategis untuk mendukung peran perempuan yang bekerja dan mempercepat terwujudnya visi Indonesia Emas 2045 secara inklusif. Pernyataan ini disampaikan Ingrid dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa.
Ingrid, yang baru saja menyelesaikan Program Magister Psikologi pada Studi Psikologi Industri & Organisasi (PIO) di Universitas Persada Indonesia, menggalakkan pentingnya sarana tersebut sebagai solusi bagi peran ganda perempuan dalam bekerja. "Selain mendapatkan Gelar S2, saya ingin menyampaikan mengenai pentingnya sarana daycare di kantor," ujarnya.
Menurut Ingrid, kewajiban penyediaan daycare di kantor telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. Dia juga mendorong DPR dan kantor-kantor kementerian/lembaga untuk menjadi contoh dalam implementasi sarana tersebut.
Ingrid, yang merupakan istri dari mantan Menteri Koperasi dan UMKM Syarief Hasan, membagikan pengalamannya saat berhasil menyediakan sarana daycare di Kementerian Koperasi dan UMKM pada 2012, yang hingga kini masih tersedia.
Tesis Ingrid yang berjudul "Analisis Pemanfaatan Fasilitas Daycare Terhadap Konflik Peran Ganda dan Kepuasan Kerja Karyawan" diharapkan dapat menjadi penguat untuk memenuhi kebutuhan anak dan ibu, terlebih dalam menyongsong pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang mencanangkan Indonesia Emas 2045.
Ingrid menambahkan bahwa peningkatan jumlah pekerja perempuan di Indonesia, yang mencapai 55 persen, menuntut adanya fasilitas daycare di kantor untuk mengurangi tekanan psikologis bagi perempuan yang telah menjadi ibu. "Bagi yang memiliki balita, seorang ibu harus menitipkan anaknya kepada pengasuh atau bahkan di daycare demi keberlangsungan karirnya," jelasnya.
Ingrid juga mengingatkan bahwa kegagalan tempat kerja dalam mengakomodir peran ganda perempuan dapat menyebabkan ketimpangan, dengan banyak pekerja perempuan berhenti setelah melahirkan bukan karena kehilangan minat, melainkan kehilangan dukungan.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika