Terkait dengan KKP, atau kriminal politik di Papua ini, Kombes Faizal tak menerangkan detail aspek-aspeknya. Pun, kualifikasi aktivitas politik seperti apa yang akan menjadi target baru dalam Operasi Damai Cartenz.
Akan tetapi istilah kriminal politik, ataupun KKP ini menambah deretan inkonsisten otoritas keamanan dan pertahanan Indonesia, dalam menyikapi situasi dan eskalasi konflik di Papua. KKP dan KKB istilah kepolisian terhadap kelompok-kelompok yang dituding sebagai biang kerok kerusuhan di Papua. Sementara di pihak TNI, kerap mengacu pada sebutan Kelompok Separatisme Terorisme Papua atau KSTP.
Namun sebetulnya, baik TNI, maupun Polri, dengan istilah berbeda-beda, namun sama-sama menjadikan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) sebagai target utama dalam penuntasan separatisme bersenjata di wilayah Papua. TPNPB-OPM ini merupakan sayap bersenjata kelompok yang selama ini menyuarakan Papua Merdeka.
Kelompok tersebut juga yang bertanggungjawab atas penculikan, dan penyanderaan Pilot Maskapai Susi Air, Kapten Philips Mark Marthen pada Februari 2023 di Nduga. Sampai hari ini pilot berkebangsaan Selandia Baru itu belum berhasil dibebaskan. Sementara puluhan personel TNI maupun Polri tercatat gugur dalam operasi penyelamatan.
Selain TPNPB-OPM, di Papua sendiri juga banyak kelompok-kelompok masyarakat sipil nonbersenjata, yang menjadi faksi, atau sayap gerakan politik nonkombatan. Seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang anggota maupun simpatisannya berasal dari kalangan terpelajar nonPapua.
Juga seperti United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang aktivitas politiknya di luar negeri, mengkampanye tentang situasi, dan kondisi masyarakat Papua melalui forum-forum internasional. KNPB maupun ULMWP selama ini, pun dicap oleh Polri, maupun TNI sebagai basis-basis kelompok separatisme prokemerdekaan Papua.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
