REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA — Polri menambah istilah baru dengan sebutan Kelompok Kriminal Politik (KKP) dalam upaya ‘penertiban’ di wilayah Papua. Istilah tersebut, pun menjadi fokus baru dalam perpanjangan Operasi Damai Cartenz Polri 2024 yang selama ini menjadikan separatisme bersenjata Papua Merdeka, atau yang disebut oleh kepolisian sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). 

Kelompok ini menjadi target utama operasi keamanan dalam upaya menjaga stabilitas di Bumi Cenderawasih itu. Polri memperpanjang Operasi Damai Cartenz 2024 sampai 31 Desember tahun ini.

“Operasi Damai Cartenz 2024 tetap memiliki fokus utama pada penegakan hukum terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata dan Kelompok Kriminal Politik (KKP) di Papua,” kata Kepala Operasi Damai Cartenz 2024, Komisaris Besar (Kombes) Faizal Ramadhani dalam siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, pada Rabu (10/1/2024).

Operasi Damai Cartenz sudah dimulai sejak 2022, kelanjutan dari Operasi Nemangkawi yang dimulai sejak 2018. Operasi Damai Cartenz seperti juga Operasi Nemangkawi yang merupakan operasi gabungan Polri bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam misi penindakan terhadap gangguan keamanan di wilayah Papua yang selama ini terancam akibat ulah separatisme bersenjata Papua Merdeka.

Namun Operasi Damai Cartenz menjadikan Polri sebagai lini terdepan. Pun dengan pola operasi yang berbeda. Operasi Damai Cartenz, dalam kegiatannya menyeluruh mengantisipasi masifnya gerakan separatisme di Bumi Cenderawasih.

Operasi Damai Cartenz mencakup usaha membina masyarakat di Papua sebagai pencegahan penularan paham separatisme. Operasi tersebut juga dengan melakukan deteksi dini dengan pelibatan masyarakat langsung.

Namun dalam operasi tersebut, juga disertai dengan penindakan tegas, sebagai penegakan hukum terhadap aksi-aksi separatisme di Papua. Operasi Damai Cartenz 2024, kata Kombes Faizal melanjutkan, menjadikan dua provinsi baru di Papua sebagai teritorial prioritas, dan sasaran target operasi dalam penanganan dan penindakan terhadap KKP, dan KKB.

Yakni di Provinsi Papua Tengah, dan Papua Pegunungan yang selama ini menjadi wilayah merah dalam gerakan separatisme bersenjata, maupun separatisme politik. Wilayah-wilayah tersebut mencakup Pegunungan Bintang, Yahukimo, Mimika, Intan Jaya, Dogiyai, Puncak, Nduga, Jayawijaya, dan Jayapura.

“Dengan perpanjangan operasi ini, diharapkan situasi keamanan di Papua, dapat terus ditingkatkan,” kata Kombes Faizal.

“Dan upaya penegakan hukum terhadap kelompok-kelompok kriminal bersenjata, dan kriminal politik dapat menciptakan Papua yang lebih aman dan damai,” kata Kombes Faizal menambahkan.

Terkait dengan KKP atau kriminal politik di Papua ini, Kombes Faizal tak menerangkan detail aspek-aspeknya. Pun, kualifikasi aktivitas politik seperti apa yang akan menjadi target baru dalam Operasi Damai Cartenz.

Akan tetapi istilah kriminal politik, atau KKP ini menambah deretan inkonsisten otoritas keamanan dan pertahanan Indonesia dalam menyikapi situasi di Papua. KKP dan KKB istilah kepolisian terhadap kelompok-kelompok yang dituding sebagai biang kerok kerusuhan di Papua. Sementara di pihak TNI, kerap mengacu pada sebutan Kelompok Separatisme Terorisme Papua atau KSTP.

Namun sebetulnya, baik TNI, maupun Polri, dengan istilah berbeda sama-sama menjadikan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) sebagai target utama dalam penuntasan separatisme bersenjata di wilayah Papua. TPNPB-OPM ini merupakan sayap bersenjata kelompok yang selama ini menyuarakan Papua Merdeka.

Kelompok tersebut juga yang bertanggungjawab atas penculikan, dan penyanderaan Pilot Susi Air Kapten Philips Mark Marthen pada Februari 2023 di Nduga. Sampai hari ini pilot berkebangsaan Selandia Baru itu belum berhasil dibebaskan. Sementara puluhan personel TNI maupun Polri tercatat gugur dalam operasi penyelamatan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika