REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPRD DKI Jakarta menegur Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengenai data penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP) tentang bantuan pangan yang dinilai tidak tepat sasaran. Eksekutif diminta untuk melakukan update verifikasi rutin mengenai data penerima bantuan agar tak keliru juntrungannya.
"KJP banyak disalahgunakan karena kebutuhan, ada emak-amak hobi tik tok pakai beli kuota internet untuk tik tok, ada bapak-bapak juga buat beli rokok, ada juga buat kredit handphone," kata Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta S Andyka.
Hal itu, diantaranya terjadi lantaran uang yang sudah diperoleh dari dana KJP tidak bisa langsung digunakan untuk membeli pangan murah yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, ketersediaan pangan murah yang disediakan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (KPKP) DKI Jakarta besera BUMD terkait tidak mencukupi.
Politisi Partai Gerindra tersebut khawatir anggaran yang seharusnya untuk meningkatkan gizi dan menekan angka stunting menjadi tidak tepat sasaran. Karena memang sejalan dengan banyaknya penyalahgunaan dana bantuan yang disalurkan melalui KJP.
Penerima KJP tidak layak ...
Ikuti Whatsapp Channel Republika
