REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jakarta M Taufik Zoelkifli menyoroti mekanisme distribusi bantuan pangan bersubsidi bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP). Menurut politisi PKS itu, mekanisme distribusi itu rawan praktik percaloan.

Politisi yang kerap disapa MTZ itu mengaku mendapat keluhan warga Kelurahan Pisangan Timur, Jakarta Timur, terkait distribusi bantuan pangan bersubsidi untuk pemegang KJP. Ia mengatakan, banyak warga mengeluh kesulitan ketika mengakses bantuan pangan subsidi melalui sistem daring, sehingga mereka terpaksa menggunakan jasa tak resmi pihak ketiga untuk mendapakan akses.

"Warga diminta tambahan biaya oleh oknum yang mengaku bisa mempercepat atau mempermudah pengambilan bantuan. Ini jelas melenceng dari tujuan awal program,” kata dia melalui keterangannya, yang dikutip Republika, Jumat (25/7/2025).

Menurut dia, distribusi bantuan seharusnya dilakukan secara transparan dan langsung menjangkau penerima manfaat tanpa perantara yang tidak sah. Adanya jasa pihak ketiga dinilai dapat merugikan masyarakat kecil.

Karena itu, Taufik meminta Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) Provinsi Jakarta serta instansi terkait mengevaluasi sistem distribusi bantuan pangan subsidi. Ia menegaskan, pelaksanaan program tersebut perlu pengawasan ketat.

“Kita perlu mekanisme yang adil dan bebas dari penyalahgunaan,” ujar dia.

Gubernur Jakarta Pramono Anung menilai, praktik percaloan dalam distribusi bantuan pangan subsidi kepada pemegang KJP tidak mungkin terjadi. Pasalnya, hanya pemilik KJP yang bisa mendapatkan bantuan tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika