REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Majelis Umum PBB pada Selasa (2/12/2025) mengadopsi dua resolusi tentang pendudukan Israel di Palestina dan Dataran Tinggi Golan di Suriah. Rancangan resolusi "Penyelesaian Damai Masalah Palestina," yang disusun oleh Djibouti, Yordania, Mauritania, Qatar, Senegal, dan Palestina, disetujui dengan 151 suara mendukung, 11 suara menentang, dan 11 suara abstain.
Resolusi itu menegaskan kembali tanggung jawab PBB atas masalah Palestina, menyerukan diakhirinya pendudukan Israel sejak 1967 dan menegakkan Solusi Dua Negara, serta menuntut Israel menghentikan aktivitas permukiman dan mematuhi hukum internasional.
Resolusi tersebut juga mendesak dimulainya kembali negosiasi dan menyerukan negara-negara untuk tidak mengakui perubahan perbatasan, sembari meningkatkan bantuan kepada Palestina di tengah krisis kemanusiaan yang parah.
Presiden AS Donald Trump telah mengajukan rencana komprehensif untuk mengakhiri konflik di Jalur Gaza, Palestina, dan rencana itu telah disepakati oleh Israel dan kelompok perlawanan Hamas. Sedangkan rancangan resolusi terkait Golan yang disusun oleh Mesir disetujui dengan 123 suara mendukung, tujuh suara menentang, dan 41 suara abstain.
Resolusi itu menyatakan bahwa keputusan Israel pada 14 Desember 1981 untuk memaksakan hukum, yurisdiksi, dan pemerintahannya di wilayah itu "batal demi hukum dan tidak memiliki validitas apa pun."
Resolusi tersebut "menuntut sekali lagi agar Israel menarik pasukannya dari seluruh wilayah Golan Suriah yang diduduki sesuai batas 4 Juni 1967 sebagai implementasi dari resolusi Dewan Keamanan yang relevan." Batas 4 Juni 1967 Golan Suriah merujuk pada batas garis pemisah de facto antara Suriah dan Israel sebelum pecahnya Perang Enam Hari pada 5-10 Juni 1967.
Ikuti Whatsapp Channel Republika