REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat soal kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) selama sehari dalam sepekan. Hal itu dilakukan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah kondisi geopolitik.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan, Pemprov DKI akan mengikuti kebijakan yang bakal diterapkan oleh pemerintah pusat itu. Apalagi, saat ini kondisi geopolitik masih belum juga stabil, sehingga harga minyak dunia terus mengalami kenaikan.
"Jadi Pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat. Apapun yang diputuskan itu akan kami jalankan," kata Pramono di Jakarta dikutip Republika, Kamis (26/3/2026).
Meski begitu, ia belum bisa menjelaskan secara rinci kebijakan yang bakal diterapkan di Jakarta. Pasalnya, hingga saat ini belum ada keputusan resmi yang disampaikan oleh pemerintah pusat. "Karena belum diputuskan, kami belum mengambil sikap untuk itu," ujar Pramono.
Sebelumnya, pemerintah memastikan kebijakan WFH bakal mulai diterapkan setelah Lebaran. Hal itu dilakukan sebagai upaya penghematan energi di tengah kenaikan harga minyak dunia.