REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah pusat berencana meluncurkan Sekolah Rakyat (SR) pada tahun ajaran 2025/2026. Pada tahap awal, rencananya akan ada 100 SR yang akan dibuka. 

Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, para siswa tidak mampu yang bersekolah di SR tetap akan mendapatkan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Pasalnya, program itu diperuntukkan bagi siswa dari kalangan tidak mampu.

"Jadi yang KJP itu berlaku selama dia tetap menjadi siswa. Sekolahnya di mana aja, ya tetap nanti KJP-nya diberikan," kata dia di kawasan Kelapa Gading, Kamis (26/6/2025).

Ia menjelaskan, KJP itu memberikan manfaat bukan hanya kepada siswa. Keluarga siswa yang notabene kurang mampu juga merasakan manfaat dari program tersebut. Mengingat, KJP bisa juga digunakan untuk membeli daging, membeli beras, makanan, dan sebagainya.

Menurut Pramono, Pemprov Jakarta telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) terkait pemberian KJP untuk siswa yang sekolah di SR. Pasalnya, keberadaan SR itu nantinya akan di bawah kewenangan Kemensos.

Ia menambahkan, pihaknya juga telah menyiapkan lahan untuk SR di Jakarta. Pemprov Jakarta disebut siap mendukung program pemerintah pusat itu.

Sebelumnya, Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan, Bernard Tambunan, mengatakan pihaknya akan mencabut KJP para siswa yang nantinya bersekolah di SR. Pasalnya, keperluan para siswa itu nantinya sudah ditanggung oleh SR.

"Beberapa (warga) menanyakan ke kami apakah KJP-nya tidak ada. Otomatis Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu semua sudah ditanggung di sekolah rakyat," kata dia, Rabu (25/6/2025).

Diketahui, pada tahap awal akan 100 SR yang dijadwalkan mulai beroperasi pada bulan depan, menampung 9.755 siswa, dengan 1.554 guru dan 3.390 tenaga pendidik. Sekolah berkonsep asrama (boarding school) ini menyediakan pendidikan setingkat SD, SMP, dan SMA lengkap dengan ruang belajar, asrama, fasilitas olahraga dan tempat ibadah. Standar lahan minimum per sekolah adalah 8,5 hektare.

Ikuti Whatsapp Channel Republika