REPUBLIKA.CO.ID, SENTANI, – Pemerintah Kabupaten Jayapura, Papua, memanfaatkan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP) untuk menguatkan langkah perlindungan bagi perempuan dan anak di wilayahnya. Bupati Jayapura, Yunus Wonda, pada Minggu di Sentani, menekankan pentingnya perlindungan ini tidak hanya untuk kesejahteraan, tetapi juga untuk stabilitas keamanan daerah.
"Kami ingin memastikan setiap perempuan dan anak merasa aman di rumah, lingkungan sekitar, dan seluruh wilayah Kabupaten Jayapura," ujar Yunus Wonda.
Menurut Bupati Yunus, sebagian besar kekerasan terjadi dalam lingkungan keluarga dan sering kali tidak dilaporkan akibat rasa takut serta ketergantungan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pendekatan hukum dan perlindungan sosial yang lebih tegas untuk memutus siklus kekerasan ini.
"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk melapor jika melihat atau mengalami kekerasan. Setiap laporan pasti ditindaklanjuti dan negara hadir melindungi korban," tambahnya.
Pemkab Jayapura juga memperkuat layanan pendampingan melalui peningkatan kapasitas satgas perlindungan perempuan dan anak di sejumlah kampung. "Satgas ini berfungsi sebagai garda terdepan menerima laporan, memberikan pertolongan awal, dan menghubungkan korban dengan layanan hukum dan medis," jelas Yunus Wonda.
Lebih lanjut, Pemkab Jayapura mendorong pemberdayaan ekonomi bagi perempuan rentan melalui pelatihan keterampilan dan akses bantuan usaha kecil. Program ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian korban agar terhindar dari kekerasan berulang.
"Ketika perempuan memiliki kemandirian ekonomi, mereka lebih berani melapor dan melindungi diri dari ancaman kekerasan lanjutan," tutup Bupati Jayapura.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika