REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) menyatakan kebijakan pemberian rehabilitasi kepada tiga terdakwa kasus korupsi kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) merupakan hak istimewa presiden. Hal itu diatur dalam UUd 1945.
"Rehabilitasi itu hak istimewa yang diberikan kepada Presiden oleh Undang-Undang Dasar, yaitu Pasal 14 ayat (1)," ucap Juru Bicara MA Yanto dalam konferensi pers di Media Center MA, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2025).
Adapun pasal yang dimaksud Yanto berbunyi "Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA". Menurut dia, rehabilitasi itu diberikan dengan pertimbangan untuk kepentingan yang lebih besar.
"Tentunya dengan pertimbangan yang lebih besar, untuk kepentingan yang lebih besar. Barangkali kepentingan lebih besar, kepentingan nasional. Itu hak istimewa yang diberikan kepada presiden oleh konstitusi kita," ucap Yanto.
Ketika dimintai penjelasan mengenai pertimbangan MA dalam pemberian rehabilitasi kepada petinggi ASDP itu, Yanto tidak memberikan keterangan lebih rinci. "Saya belum baca juga pertimbangannya, kan yang membikin biasanya ditunjuk itu, ya, ditunjuk hakim agung A, hakim agung B. Biasanya ditunjuk. Kebetulan saya enggak ditunjuk, jadi kalau ditanya isinya seperti apa, ya, harus ditanya yang membuat," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika