REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak kepala daerah untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tito menyebut pemda dapat berperan aktif mencegah terjadinya insiden keracunan makanan dengan mengoptimalkan peran dinas kesehatan (dinkes) setempat.
Hal itu disampaikan Tito mengenai maraknya kasus keracunan akibat mengonsumsi MBG. Tito menyebut dinas kesehatan di tiap daerah mesti turun tangan mengecek MBG.
"Dinas kesehatan beserta jajaran terkait dapat melakukan rapat internal guna membahas proses bisnis, mekanisme pengecekan makanan di lapangan, sekaligus menerbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)," kata Tito dalam keterangannya pada Senin (29/9/2025).
Tito juga mendorong Unit Kesehatan Sekolah (UKS) yang ada di tiap sekolah membantu memastikan kelaikan konsumsi MBG. Tito merasa UKS berhak mengecek MBG sebelum dikonsumsi siswa.
"Sebelum dihidangkan ada UKS, Unit Kesehatan Sekolah yang akan mengecek kualitas," ujar mantan Kapolri itu.
Tito meyakini pengawasan berjenjang atas MBG dapat mencegah berulangnya kasus keracunan. Tito menyentil agar kepala daerah memberi atensi terhadap hal ini.
"Jadi pengecekan yang di dapur, pengecekannya lagi oleh ahli gizi dan mungkin dinas kesehatan, dan kemudian pada waktu di sekolah sampai, itu ada lagi bisa pengecekan oleh Unit Kesehatan Sekolah yang di bawah kendali dari Dinas Pendidikan yang bosnya ya kepala daerah,” ujar Tito.
Sebelumnya, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengungkapkan korban keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah hampir 9.000 anak. JPPI menyayangkan program MBG malah berbuah air mata dari para korban.
Berdasarkan data terbaru per 27 September 2025 dari pemantauan JPPI, korban keracunan MBG sudah mencapai 8.649 anak. JPPI mencatat lonjakan jumlah korban keracunan, sebanyak 3.289 anak dalam dua pekan terakhir.
"Program yang digadang-gadang sebagai mahakarya Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan gizi anak bangsa kini berubah wajah menjadi tragedi keracunan massal," kata Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji kepada Republika, Senin (29/9/2025).
Ikuti Whatsapp Channel Republika