Senin 16 Jun 2025 15:20 WIB

Respons Kebijakan Dedi Mulyadi soal Masuk Sekolah Lebih Pagi, Wamen Bandingkan dengan Luar Negeri

Kemendikdasmen akan mengundang Dedi Mulyadi bertemu membahas hal tersebut.

Rep: Muhammad Fauzi Ridwan/ Red: Mas Alamil Huda
Sejumlah Siswa Menaiki Rakit untuk Mengakses Sekolah di Desa Karanganyar, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Foto: Dok Republika
Sejumlah Siswa Menaiki Rakit untuk Mengakses Sekolah di Desa Karanganyar, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bakal mengkaji kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi terkait siswa masuk sekolah pukul 06.30 WIB dan menghapus tugas pekerjaan rumah (PR). Mereka pun akan mengundang Dedi Mulyadi bertemu membahas hal tersebut.

Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq mengaku tengah mendalami dan mengkaji kebijakan siswa masuk sekolah pukul 06.30 WIB. Ia pun memperkirakan bakal terdapat pertemuan antara Mendikdasmen Abdul Mu'ti dan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

Baca Juga

"Kita sedang dalami kajian itu ya. Intinya upaya ada koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, karena tujuannya sama soal pendidikan. Kita harapkan kesimpangsiuran informasi bisa kita mitigasi, kurangi, insya Allah akan ada silaturahmi antara Pak Gubernur dengan Pak Menteri," ucap dia di Bandung, Senin (16/6/2025).

Wamen melanjutkan, kementerian sendiri belum menerima informasi terkait kebijakan tersebut dan masih menelaah lebih dalam. Pihaknya belum dapat memutuskan apakah kebijakan tersebut bagus atau tidak.

Akan tetapi, Fajar mengatakan, beberapa penelitian di luar negeri menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi langsung antara masuk pagi dengan capaian ekonomi, pertumbuhan sosial dan ekonomi. Namun begitu, untuk di Indonesia sendiri masih akan dikaji.

"Keputusan resmi sedang kita bahas ya. Tapi kalau kita baca beberapa penelitian di luar negeri, bahwa memang tidak ada korelasi langsung antara masuk pagi dengan capaian akademik, pertumbuhan sosial, ekonomi. Tapi di luar negeri, di Indonesia kita kaji," kata dia.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement