REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mendukung usulan Presiden Prabowo Subianto agar pemilihan kepala daerah (pilkada) diserahkan kembali ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kata Jimly, pilkada melalui mekanisme pemilihan di lembaga perwakilan rakyat tersebut tak melanggar prinsip negara demokrasi.
Menurut Jimly, wacana pilkada melalui DPRD tersebut sebagai evaluasi dalam tata ulang sistem pilkada selama ini. “Soal tata ulang sistem pilkada, saya dukung pernyataan Presiden (Prabowo) agar kepala daerah dipilih saja oleh DPRD,” kata Jimly seperti dikutip dari akun media sosialnya, Sabtu (14/12/2024).
Jimly menerangkan, tak ada masalah konstitusionalitas dalam pilkada melalui DPRD, atau yang selama ini disebut pemilihan tak langsung. Pun pilkada yang dilakukan dengan cara tak langsung tersebut, juga tak melanggar prinsip bernegara demokrasi.
Karena kata Jimly, pilkada langsung yang menjadikan rakyat sebagai pemilik suara, maupun pilkada yang tak langsung melalui DPRD, tetap konstitusional dan tetap demokratis. “Dalam UUD 1945, yang penting kepala daerah dipilih secara demokratis, bisa langsung, tetapi juga tidak langsung oleh rakyat,” begitu ujar Jimly.
Presiden Prabowo Subianto, saat berpidato pada HUT Partai Golkar ke-60, Kamis (12/12/2024) melemparkan wacana untuk pemilihan kepala daerah dikembalikan kewenangannya ke DPRD. Kata Prabowo model pilkada yang tak langsung itu lebih efisien ketimbang pelaksanaan pilkada langsung yang selama ini menurutnya memakan biaya tinggi. Presiden Prabowo memberikan beberapa referensi pelaksanaan kepala daerah di negara-negara demokrasi besar lainnya di kawasan Asia, maupun Asia Tenggara.
“Mari kita berfikir, mari kita tanya, apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari, dari negara, maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah, DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” begitu kata Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo yang juga ketua umum Partai Gerindra itu mengajak ketua-ketua umum partai politik (parpol) lainnya yang hadir di gelaran HUT Golkar untuk setuju. Bahkan, kata Presiden Prabowo, kalau bisa langsung saja disetujui. “Ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini sebenarnya bisa kita putuskan malam ini juga,” kata Prabowo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika