REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menegaskan akan tetap menolak wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurut dia, kepala daerah dipilih oleh DPRD hanya akan membuat rakyat hanya akan menjadi penonton dalam demokrasi. 

Ahok mengaku telah sejak lama menolak wacana tersebut. Apalagi, pemilihan kepala daerah melalui DPRD sudah pernah dilakukan pada era Orde Baru. Hasilnya, rakyat menjadi tidak peduli dengan politik. 

"Alasan paling penting kan kita harus mengalami zaman orde baru. Hasilnya apa? Rakyat kan cuma jadi penonton, enggak peduli," kata dia di Balai Kota Jakarta, Selasa (31/12/2024).

Menurut dia, pemilihan kepala daerah melalui DPRD hanya akan menjadi ajang kongkalikong para ketua umum partai politik. Ia menilai, kongkalikong itu pasti akan dilakukan dengan uang untuk memilih calon tertentu. 

"Kita pernah ngalamin kok, zaman Orde Baru kok," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melemparkan wacana pemilihan kepala daerah dikembalikan kewenangannya ke DPRD. Ia menilai, memilih kepala daerah melalui DPRD akan lebih efisien secara biaya.

“Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari, dari negara, maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah, DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata dia beberapa waktu lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika