REPUBLIKA.CO.ID, JEMBRANA, – Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali, telah menyegel bangunan milik investor di lahan Taman Nasional Bali Barat (TNBB) pada Kamis, sesuai dengan rekomendasi dari DPRD Jembrana. Tindakan ini dilakukan setelah inspeksi mendadak yang dilakukan di lokasi tersebut.

"Kami minta disegel karena bangunan tersebut belum memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten," kata Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi setelah inspeksi di lahan yang berada di Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Jembrana.

Menurut Sri Sutharmi, meskipun beberapa jenis izin sudah dimiliki, investor seharusnya menunggu semua izin lengkap, termasuk PBG, sebelum mulai membangun. Instansi terkait di Pemkab Jembrana telah meminta pihak perusahaan untuk mengurus izin tersebut, namun hingga kini belum dilakukan.

Rombongan DPRD Jembrana diterima oleh Kepala Balai Taman Nasional Bali Barat Nuryadi di lokasi. Nuryadi menjelaskan bahwa TNBB memiliki luas 19 ribu hektare, dengan sekitar 5000 hektare yang dapat difungsikan untuk zona pemanfaatan. PT Panorama Menjangan Bali mengelola 30 hektare dari zona tersebut, dan sesuai aturan, hanya sepuluh persen yang boleh digunakan untuk pembangunan.

DPRD Jembrana melakukan sidak setelah menerima laporan tentang pembangunan di lahan TNBB, seperti gapura dan sejumlah bangunan lainnya. Sri Sutharmi meminta pihak investor untuk memberikan klarifikasi karena TNBB merupakan kawasan penting bagi lingkungan hidup di Bali. "Kami tidak menghalangi apalagi melarang investasi di Jembrana. Tapi, semua harus sesuai aturan," tegasnya.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika