REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik Ray Rangkuti mengomentari soal kritikan Prabowo Subianto mengenai kenaikan biaya uang kuliah tunggal (UKT). Kritikan itu dianggap Ray ada harapan dari Prabowo agar permasalahan tersebut segera ditangani oleh Presiden Joko Widodo sebelum dirinya resmi menggantikannya pada Oktober 2024 mendatang.
"Kali pertama, sejak Prabowo dinyatakan menang sebagai presiden, secara terbuka mengkritik satu sikap, pandangan dan cara pemerintah menangani satu isu. Bahwa Prabowo menyatakan mestinya biaya pendidikan harus gratis menandakan bahwa beliau sedang tidak senang dengan cara pemerintah yang seperti lamban bahkan tidak terlalu peduli pada kenaikan UKT yang hampir tanpa kontrol," kata Ray dalam keterangannya, Jumat (24/5/2024).
Ray mengatakan, sikap Prabowo berbeda dalam memperhatikan isu tersebut. Jokowi menurutnya tampak agak santai dengan perkembangan kenaikan UKT dibandingkan Prabowo.
Dia menyebut bahwa memang pada akhirnya nanti Prabowo lah yang akan kebanjiran kritik bila masalah UKT ini tidak tertangani sejak sekarang. Sehingga masalah itu seolah sudah bersiap membebaninya.
"Prabowo akan menerima beban persoalan di masa pemerintahannya, Oktober nanti, karena itulah Prabowo berharap masalah ini segera ditangani oleh pemerintahan Jokowi," tuturnya.
Ray menilai pernyataan Prabowo itu sekaligus menandakan Prabowo akan mengkoreksi kebijakan kenaikan UKT yang sekarang berlangsung. Menurutnya, perbedaan pandangan dan sikap antara Prabowo-Jokowi semacam itu potensial akan terulang kembali.
Sebelumnya diketahui, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengaku ingin mengurangi besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) perguruan tinggi negeri dan pemerintahannya kelak akan memperjuangkan hal itu. Tekad tersebut disampaikan di tengah maraknya demonstrasi mahasiswa yang memprotes kenaikan UKT.
"Apalagi di universitas negeri yang dibangun oleh uang rakyat, seharusnya jangan tinggi (biaya UKT), kalau bisa sangat minim atau gratis. Ini kita harus hitung dan bekerja keras untuk itu," kata Prabowo dalam wawancaranya dengan tvOne, sebagaimana dilansir dari siaran pers tim media Prabowo, Rabu (22/5/2024).
Menurut Prabowo, sistem pendidikan Indonesia sekarang telah berubah drastis dibandingkan sistem yang ditetapkan pada masa Orde Baru. Kini, menurut dia, institusi pendidikan seperti perguruan tinggi telah berubah menjadi industri yang menganut paham kapitalisme.
"Jadi berpikirnya bahwa semua itu (pendidikan) bisa menjadi market. Padahal ini adalah public goods, kewajiban sosial bagi suatu negara," kata Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Sosok yang akan dilantik sebagai presiden pada Oktober 2024 itu menyatakan, pemerintahannya kelak akan membenahi sistem pembiayaan perguruan tinggi. Salah satu caranya adalah menyalurkan APBN untuk mencukupi biaya operasional perguruan tinggi.
Peningkatan aliran APBN ke perguruan tinggi, lanjut dia, berasal dari pemasukan negara berkat kebijakan hilirisasi sumber daya alam (SDA). "Tentunya kita harus hilirisasi untuk kita dapat nilai tambah dan perbaiki pendidikan kita," Menteri Pertahanan itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika