1. Polri kerahkan 195.819 personel amankan TPS

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mulai mengerahkan personel untuk mengamankan tempat pemungutan suara (TPS) menjelang hari pencoblosan tanggal 14 Februari 2024 dengan menurunkan 195.819 personel.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho di Jakarta, Senin, mengatakan sejumlah Polda di seluruh wilayah Indonesia sudah bergerak melakukan pengecekan guna memastikan tahapan Pemilu 2024 berjalan dengan aman, lancar, tertib.

2. Hotman: Pelaku hoaks Mirage 2000-5 rugikan Kemhan diduga WNI

Pengacara Hotman Paris Hutapea curiga pelaku penyebaran kabar bohong (hoaks) suap pembelian pesawat tempur Mirage 2000-5 oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI merupakan warga negara Indonesia (WNI).

Hotman, yang hari ini resmi ditunjuk sebagai kuasa hukum Kemenhan RI terkait kasus itu, menjelaskan hasil pengamatannya terhadap tayangan hoaks tersebut memperkuat keyakinannya video itu dibuat oleh orang Indonesia.

3. Polri tindak lanjuti terbitnya Perpres penambahan Direktorat Bareskrim

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menindaklanjuti pembentukan direktorat baru setelah ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembentukan satu direktorat di Bareskrim oleh Presiden Joko Widodo, salah satunya penempatan sumber daya manusia serta perwira yang akan memimpin direktorat tersebut.

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, mengatakan institusinya telah berkoordinasi dengan Kabaglempus Rolemtala Srena Polri untuk membahas tindak lanjut usai ditandatanganinya Perpres Pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO) Bareskrim.

4. MK pastikan gugatan Anwar Usman di PTUN belum diputus

Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono memastikan bahwa gugatan hakim konstitusi yang juga mantan Ketua MK Anwar Usman di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta belum diputus.

"Setahu saya belum ada putusan apa pun terkait gugatan tersebut," kata Fajar kepada Antara saat dihubungi lewat pesan singkat dari Jakarta, Kamis.

Baca juga: 4 Perkara yang Bisa Menghambat Rezeki Keluarga Menurut Alquran

5. Bulog percayakan Satgas Pangan bila ada pelanggaran hukum soal beras

Perum Bulog menyatakan bahwa mempercayakan kepada Satgas Pangan Polri untuk mengatasi jika ada pelanggaran hukum mengenai beras sehingga mengakibatkan kelangkaan dan naiknya harga komoditas tersebut di Indonesia.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa pihaknya hanya bertanggung jawab dalam memastikan harga beras tetap stabil di pasaran tanpa merugikan masyarakat.