REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di kediamannya pada Minggu, membahas penanganan kawasan ilegal yang sulit dijangkau aparat. Pertemuan ini diadakan di kawasan Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan menekankan perlunya langkah terpadu lintas lembaga untuk memastikan penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif di wilayah-wilayah rawan tersebut.
Dalam pertemuan yang berlangsung sejak siang hingga malam itu, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa rapat kali ini membahas agenda strategis di bidang kehutanan serta pertambangan, termasuk hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan serta penertiban kawasan pertambangan. Selain itu, dibahas pula konsekuensi hukum atas berbagai pelanggaran dan aktivitas ilegal di kedua sektor tersebut.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah anggota Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, dan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika