REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar perpecahan karena perbedaan pilihan politik di pemilu 2024 bisa diantisipasi sedini mungkin. Memasuki tahun politik ini, Jokowi ingin agar masyarakat tetap menjaga suasana damai sehingga pembangunan di desa tetap terus berjalan dan tidak terganggu karena urusan politik.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam sambutannya saat meresmikan pembukaan Jambore Nasional Dai Desa Madani Parmusi, Cianjur, Selasa (26/9/2023).
“Karena suasana sudah mulai hangat meskipun itu biasanya dalam pesta demokrasi entah itu pilpres, entah itu pemilu hangat itu biasa, tapi yang harus diantisipasi sedini mungkin agar tidak terjadi pembelahan dan perpecahan agar terus terjaga suasana yang damai, agar juga pembangunan di desa juga terus berjalan tidak terganggu karena urusan politik,” kata Jokowi.
Jokowi meminta agar masyarakat mendapatkan pemahaman bahwa perbedaan pilihan politik merupakan hal yang wajar dan tidak perlu diributkan. Selain itu, kata dia, menang atau kalah dalam pemilu juga merupakan hal yang biasa.
“Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar gak perlu diributkan, menang dan kalah dalam pemilu, dalam pilpres, dalam pilkada itu juga wajar, biasa. Orang calonnya tiga masa minta menang semua,” ujar dia.
Dalam penyelenggaraan pesta demokrasi ini, Jokowi menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Upaya tersebut menurutnya harus dimulai dari unit terkecil, yakni desa. Sebab, kata Jokowi, Indonesia memiliki banyak suku dan juga bahasa daerah yang harus dijaga persatuannya.
“Tapi begitu konflik yang berkaitan dengan suku, etnis, menyelesaikannya yang sangat sulit sekali. Inilah pemahaman-pemahaman yang harus diberikan kepada masyarakat bahwa yang namanya persatuan dan kesatuan itu sangat-sangat penting sekali,” kata Jokowi.
“Jangan sampai nanti tiga calon ini sudah terpilih satu, sudah ngopi-ngopi bareng, makan-makan bersama bareng, yang di bawah masih ribut, masih (beradu) jangan. Karena setiap lima tahun pasti ada terus proses demokrasi ini,” ujar dia menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika