REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong pemerintah menerapkan kebijakan work from home (WFH) untuk pekerja perkantoran, guna mengatasi masalah kualitas udara yang semakin memburuk di ibu kota Jakarta. Dalam rapat terbatas terkait peningkatan kualitas udara kawasan Jabodetabek di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/8/2023) siang ini, Jokowi meminta agar masalah ini menjadi perhatian seluruh kementerian dan lembaga terkait.
"Dan jika diperlukan, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home, mungkin saya gak tau nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini apakah 7-5, 2-5 atau angka yang lain," ujar Jokowi dalam sambutannya.
Jokowi pun meminta seluruh jajarannya baik kementerian dan lembaga agar memperhatikan sejumlah catatannya terkait masaah ini. Presiden menekankan, dalam jangka pendek, pemerintah harus segera mengintervensi masalah polusi udara yang terjadi di Jabodetabek ini.
"Dalam jangka pendek secepatnya harus dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek lebih baik," ujarnya.
Selain itu, ia juga meminta agar dilakukan rekayasa cuaca untuk mendatangkan hujan di Jabodetabek serta menerapkan regulasi terkait percepatan penerapan batas emisi, khususnya di Jabodetabek. "Kemudian memperbanyak ruang terbuka hijau dan tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran," kata Jokowi.
Sementara untuk jangka menengah, pemerintah diminta untuk konsisten menerapkan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal. Transportasi massal seperti LRT yang akan segera dioperasikan, MRT, dan kereta cepat pun diharapkan bisa membantu mengatasi masalah semakin memburuknya kualitas udara di Jabodetabek.
Selain itu, Jokowi juga meminta untuk mempercepat penggunaan kendaraan massal listrik. "Saya kira bulan ini LRT segera dioperasionalkan, MRT juga sudah beroperasi, kemudian kereta cepat bulan depan juga sudah beroperasi dan percepatan elektrifikasi kendaraan umum dengan bantuan pemerintah," ujar Jokowi.
Sedangkan dalam jangka panjang, Jokowi meminta untuk memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Menurut dia, perlu dilakukan pengawasan terhadap sektor industri dan pembangkit listrik terutama di sekitar Jabodetabek. "Dan yang terakhir mengedukasi publik yang seluas-luasnya," kata dia.
Jokowi menyampaikan, selama satu pekan terakhir ini kualitas udara di Jabodetabek sangat buruk. Bahkan pada 12 Agustus 2023, kualitas udara di DKI Jakarta tercatat berada di angka 156 dengan kategori tidak sehat.
Sejumlah faktor yang menjadi penyebab memburuknya kualitas udara di Jabodetabek tersebut yakni kemarau panjang yang telah terjadi selama tiga bulan terakhir dan menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi. Serta pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika