REPUBLIKA.CO.ID, BIMA – Tim Ekspedisi Patriot Universitas Indonesia (UI) menggelar agenda puncak berupa diseminasi hasil penelitian di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Bima pada Senin (1/12/2025) setelah menuntaskan penelitian lapangan selama tiga bulan (Agustus–November 2025).
Hasil riset holistik yang berfokus pada Kawasan Transmigrasi Tambora, Kecamatan Tambora ini dipaparkan langsung Ketua Tim Dr Raisye Soleh Haghia dengan tajuk presentasi: ‘Dari Evaluasi ke Rekomendasi Kebijakan: Analisis Holistik Kawasan Transmigrasi Tambora’.
Acara tersebut dibuka secara resmi dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima, Iwan Setiawan yang mewakili Bupati, serta dihadiri oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bima, Aris Munandar.
Dalam paparannya, Ketua Tim Dr Raisye menjelaskan peran tim di Kawasan Transmigrasi Tambora. “Kami hadir sebagai perpanjangan tangan Kementerian Transmigrasi untuk melakukan evaluasi holistik dan memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis kajian akademis”, ujarnya.
Dia menambahkan bahwa penelitian ini sejalan dengan tujuan penyelenggaraan transmigrasi, yaitu peningkatan kesejahteraan transmigran, pemerataan pembangunan daerah, dan penguatan persatuan bangsa (UU No. 29/2009 dan PP No. 2/1999).
Melalui penyediaan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti empiris, Dr Raisye menyoroti bahwa temuan paling krusial yang mendesak untuk segera diselesaikan adalah krisis kepastian hukum dan legalitas lahan, terutama di Satuan Permukiman (SP) 2 hingga 6.
Menurutnya, ketiadaan sertifikat hak milik bagi warga transmigran telah menjadi akar permasalahan yang memicu isu-isu sosial dan ekonomi lain, termasuk kekhawatiran akan praktik mafia tanah.
Temuan krusial mengenai legalitas lahan di Tambora ini berkesesuaian dan sejalan dengan komitmen yang diusung oleh pemerintah pusat.
Sebelumnya, Kementerian Transmigrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Transformasi Transmigrasi pada 17 Februari 2025.
Beleid ini menjadikan penjaminan kepastian hukum dan hak atas tanah serta lahan di kawasan transmigrasi sebagai salah satu program unggulan dan prioritas utama, yang semakin memperkuat urgensi rekomendasi yang diberikan Tim Ekspedisi Patriot UI.
Selain masalah legalitas, Dr Raisye juga memaparkan prioritas kebijakan kedua yang mendesak di Kawasan Transmigrasi Tambora, yaitu perlunya pembangunan sarana irigasi pertanian.
“Sejak awal penempatan transmigran pada tahun 2001, pemaksimalan sektor pertanian—yang merupakan mata pencaharian utama—belum mampu tercapai secara optimal”, tegasnya.
Hal ini disebabkan sumber mata air yang tersedia di tiap Satuan Permukiman (SP) belum didukung oleh media irigasi yang memadai untuk mengairi lahan pertanian warga transmigran.
Pembangunan irigasi ini dianggap krusial untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan hidup warga.
Penelitian ini merupakan hasil kerja keras Tim Ekspedisi Patriot UI yang dipimpin Dr Raisye Soleh Haghia. Anggota tim inti mencakup Hilmizar Wahyu Wira Pradana, S Hum (Koordinator Lapangan), Rara Rastri Widyakinasih M Hum (Analis Data), Yuliana Rahmawati (Enumerator), dan Maulana Malik Ibrahim (Tim Media dan Pemetaan Kawasan).
Pemaparan rekomendasi kebijakan oleh Dr Raisye memicu diskusi yang aktif dan respon strategis dari peserta lintas sektor.
Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), merespons perlunya penyusunan pedoman pelaksanaan (roadmap) yang komprehensif, mencakup rincian proses, pembiayaan, dan dinas atau aktor yang terlibat di setiap tahap untuk memastikan irigasi pembangunan dapat mewujudkan kesejahteraan.
Di sisi lain, Dinas Ketahanan Pangan mengambil solusi teknis jenis irigasi yang paling efektif. Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) menekankan urgensi penguatan peran kelembagaan masyarakat (Kelompok Tani) dan pemerintah (BUMDes) dalam skema implementasi.
Diskusi ditutup dengan masukan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Bima, yang merekomendasikan pembangunan pabrik es batu sebagai infrastruktur pengawet hasil laut alami, dinilai krusial untuk pengembangan sektor maritim di kawasan Transmigrasi Tambora.
Bupati Bima Indah Damayanti Putri yang ditemui ketua tim secara terpisah, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bima menyatakan dukungan penuh terhadap rekomendasi yang dihasilkan dari kajian akademik tahap 1 ini.
Berdasarkan peta jalan Program Eksepedisi Patriot Kementerian Transmigrasi, hasil kajian ini menjadi landasan strategi dalam perencanaan desain tata kelola kolaboratif (Tahap 2) dan desain korporasi masyarakat (Tahap 3).
Sinergi ini merupakan langkah kunci untuk mewujudkan visi ekonomi kawasan berbasis masyarakat yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan di Transmigrasi Tambora.
Ikuti Whatsapp Channel Republika