REPUBLIKA.CO.ID, BELEM -- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin, menyoroti tantangan emisi karbon di Indonesia dan menawarkan solusi inovatif, melalui Investasi pada transportasi dan mobilitas yang terjangkau untuk masa depan berkelanjutan.
“Ketidakseimbangan komposisi kendaraan di Indonesia saat ini, diperparah dengan minimnya fasilitas transportasi publik, mengakibatkan pemborosan bahan bakar hingga 79,2 juta kiloliter setiap tahunnya,” ungkap Sultan saat tampil sebagai pembicara kunci (keynote speaker) dalam Plenary Investment Forum di Konferensi Para Pihak (COP) ke-30 di Belem, Brazil, Kamis (13/11/2025) waktu setempat.
Dalam pidatonya yang bertema ‘Transformasi Gaya Hidup dan Pembangunan Perkotaan menuju Net-Zero Carbon’. Ia menyebutkan, polusi udara di Indonesia mencapai 30,49 juta ton per tahun dan emisi gas rumah kaca sekitar 295,12 juta ton CO2e per tahun.
“Hal ini memicu masalah kesehatan serius, seperti yang ditunjukkan oleh pengeluaran warga Jakarta sebesar Rp 51,2 triliun per tahun untuk biaya pengobatan penyakit terkait polusi udara,” tuturnya.
Selain itu, mantan wakil gubernur Bengkulu itu merujuk pada data ClimateWorks Foundation, parameter pencemar udara di Jakarta telah melampaui standar WHO dan nasional. Selain itu, emisi dari sektor transportasi darat memperburuk bencana global seperti El Nino dan La Nina, menyebabkan banjir, tanah longsor, dan perubahan musim.
“Tantangan besar tetap ada akibat pertumbuhan populasi, industrialisasi, dan perluasan permukiman di kota-kota besar,” ujar Sultan.
Ia menambahkan, saat ini sistem transportasi terintegrasi seperti Jakarta yang menginterasikan BRT, LRT, dan MRT, digabungkan dengan bus pengumpan listrik, menuju elektrifikasi penuh, serta disertai pengembangan layanan first/last mile untuk kendaraan non-motor dan kendaraan listrik sangat baik diadopsi kota besar lainnya di Indonesia.
“Melalui digitalisasi sistem transportasi berupa layanan ride-sharing dan ride-hailing, memungkinkan optimalisasi berbagai moda transportasi dan logistik secara efisien dan inklusif,” paparnya.
Pada forum itu, mantan aktivis KNPI itu menjelaskan, DPD sebagai lembaga perwakilan daerah telah mengajukan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim dengan tujuan menciptakan payung hukum komprehensif yang mengatur aksi iklim nasional, memberikan kepastian hukum, dan memastikan kebijakan iklim nasional selaras dengan komitmen internasional dan kebutuhan daerah.
“DPD juga ingin memperkuat peran daerah dalam implementasi kebijakan iklim dan mengintegrasikan prinsip keadilan sosial serta keberlanjutan dalam kebijakan tersebut,” tukas Sultan.
Menutup pidatonya, Sultan menegaskan komitmen Indonesia saat ini dalam melakukan mitigasi dan adaptasi krisis iklim dalam rencana pembangunan.
"Dengan semangat kesetaraan, Indonesia telah memulai langkah-langkah konkret dalam pembangunan perkotaan, baik melalui pembangunan fisik maupun transformasi gaya hidup masyarakat menuju net-zero carbon," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika