REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Jabar) Wilayah XII/Tasikmalaya menemukan sejumlah temuan dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2023. Beberapa temuan itu adalah munculnya banyak famili lain dalam satu kartu keluarga (KK) hingga adanya KK palsu.
Kepala KCD Pendidikan Jabar Wilayah XII/Tasikmalaya, Dedi Suryadin, mengatakan temuan yang paling banyak adalah munculnya famili lainnya dalam KK. Fenomena itu diduga dilakukan agar orang tua dapat menyekolahkan anak di sekolah pilihan melalui jalur zonasi.
"Kemarin juga beberapa LSM sudah melapor ke KCD untuk mengadu, bahwa penduduk asli tidak terakomodir. Karenanya saya sekarang sedang keliling untuk melakukan pemeriksaan," kata dia di SMAN 5 Kota Tasikmalaya, Kamis (13/7/2023).
Dedi mengaku masih mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Ia pun masih menunggu diskresi dari pimpinan. Namun, hingga saat ini belum ada instruksi langsung untuk mengatasi masalah tersebut.
Saat ini, ia mengaku masih akan melakukan pemantauan dengan mendatangi sejumlah sekolah yang diduga terdapat praktik penambahan famili lain dalam satu KK. Akibatnya, terdapat sejumlah calon siswa yang tidak terakomodir karena perpindahan penduduk itu.
"Kami sebenarnya sudah advokasi sejak Maret ke RT terdekat untuk mendata, tapi tetap tidak terakomodir. Karena itu, siswa yang terpental nantinya akan dicoba untuk diadvokasi ke sekolah negeri lainnya yang mungkin agak jauh," kata dia.
Meski begitu, langkah itu juga belum dipastikan dapat berjalan dengan mulus. Pasalnya, dalam proses PPDB tahun ini juga tidak ada satu pun sekolah negeri, khususnya di Kota Tasikmalaya, yang kekurangan siswa. "Ini menjadi PR kami untuk memberikan solusi," kata dia.
Selain masalah perpindahan KK, Dedi mengungkapkan, terdapat temuan KK palsu dalam proses PPDB. Kasus itu salah satunya ditemukan di SMAN 5 Kota Tasikmalaya.
Untuk mengatasi masalah itu, ia mengatakan, pihaknya akan melakukan advokasi kepada orang tua yang bersangkutan. Intinya, hak anak untuk sekolah tetap harus diselamatkan.
"Okelah misal, KK palsu, kami akan tanya KK aslinya. Setelah itu didekatkan ke sekolah lainnya," kata dia.
Ihwal adanya sejumlah temuan itu, Dedi mengaku bisa memahami bahwa setiap orang tua ingin berikhtiar untuk menyekolahkan anaknya di tempat terbaik. Namun, ada orang tua yang mengikuti prosedur. Di sisi lain, ada pula yang menghalalkan hal yang bertentangan dengan regulasi.
"Kami tetap mengacu pada pengaduan. Kalau selesai di sekolah, kami tak akan ikut campur. Namun, KCD juga membuka layanan pengaduan untuk mencari solusi," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika