REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengaku akan mendengarkan masukan terkait pembentukan komando daerah militer (kodam) di setiap provinsi. Kritik itu disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Kritik Bu Megawati sangat dibutuhkan dan akan kita dengar dengan baik," kata Juru Bicara Menteri Pertahanan RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, kepada Republika.co.id, Senin (22/5/2023).
Dahnil menjelaskan, TNI Angkatan Darat (AD) dan Kemenhan telah memertimbangkan serta melakukan kajian terkait kebijakan tersebut. Dia mengatakan, rencana penambahan kodam merupakan upaya memperkuat pertahanan teritorial sebagai benteng utama Indonesia.
Terutama di tengah berbagai dinamika geopolitik dan geostrategis internasional maupun nasional. "Di sisi lain, hal tersebut juga adalah langkah konkret untuk melaksanakan doktrin pertahanan kita, yakni pertahanan rakyat semesta, di mana TNI harus dekat dengan rakyat dan menjadi bagian dari rakyat itu sendiri," ujar Dahnil.
Terpisah, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Laksamana Muda Julius Widjojono enggan berkomentar lebih lanjut mengenai hal ini. Dia menyebut, pihaknya hanya merekap dan meneruskan rencana kebijakan tersebut ke Kemenhan.
"Usulan matra dikompilir Mabes TNI untuk dilanjutkan ke Kemenhan," kata Julius saat dihubungi.
Saat ini, Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) baru memiliki 15 kodam. Dengan total 38 provinsi di Indonesia, akan terbentuk 23 kodam baru.
Adapun Mabesad tidak benar-benar membangun kodam baru. Mereka memilih menaikkan komando resor militer (korem) tipe A yang sudah ada di ibu kota provinsi untuk diubah menjadi kodam.
Atas kebijakan itu, Megawati mengkritik kebijakan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman. Adapun kebijakan pembangunan semua kodam di seluruh provinsi juga sudah disetujui Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.
"Kalau Angkatan Darat mau bikin lagi kodam, itu saya suka inget kodam mau dibuat di setiap tempat. Ini gak ada perang, apa kita mau perang? Kan enggak, gimana caranya hindari perang. Sudah jangan mau-maunya sendiri, memperkaya sendiri, udah berhenti dah," kata Megawati saat berpidato di gedung Lemhannas, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5/2023).
Megawati pun menegaskan pendapatnya itu berdasarkan pemikiran yang bersandar atas realitas di lapangan dan analisis objektif. Karena itu, jika Indonesia mau perang dengan negara lain, yang berhadapan duluan bukan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Atas dasar itu, ia menggugat keputusan Jenderal Dudung membangun kodam baru.
"Saya sampai bilang ke Pak Dudung, sebenere mau opo to Pak, saya sampai bilang begini Pak, kalau kita umpamanya mau ada serangan ya, belum masuk tuh, apa itu kapal laut, apa itu pesawat, yang maju dulu siapa? Emangnya Angkatan Darat? Ya enggaklah. Jangan saya sampai dibenci Angkatan Darat, saya ngomong bener, realistis, objektif, telaah," kata Megawati.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
