Sabtu 26 Nov 2016 23:15 WIB

Peran Saber Pungli Jangan Hanya Sebatas Penindakan

Rep: Fuji E Permana/ Red: Andi Nur Aminah
Aktivis ICW Agus Sunaryanto.
Foto: Republika/Tahta Aidilla
Aktivis ICW Agus Sunaryanto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai peran Satuan Tugas (satgas) Sapu Bersih (saber) Pungutan liar (pungli) jangan hanya sebagai pemadam kebakaran (penindakan). Sebab, jika hanya melakukan penindakan terhadap mereka yang melakukan praktik pungli, tidak akan menyelesaikan masalah pungli dalam jangka panjang.

Wakil Koordinator ICW, Agus Sunaryanto mengatakan, pungli di Indonesia sudah seperti laten. Sifatnya akan laten kalau hanya mengandalkan metode pemadam kebakaran yang dilakukan oleh Satgad Saber Pungli. Jadi, Satgas Saber Pungli jangan berhenti hanya pada level penindakan. Sementara, mereka tidak melakukan pembenahan sistem.

Ia menegaskan, harus ada peta persoalan yang besar kemudian dikerucutkan untuk mencari tahu di mana sebenarnya persoalannya. "Kemudian, harus dibangun sistem pencegahanya seperti apa," kata Agus kepada Republika.co.id usai acara Perspektif Indonesia di Jakarta, Sabtu (26/11).

Ia menerangkan, dalam upaya pemberantasan praktik pungli yang paling penting adalah konsistensi. Jadi, ketika ada program pemberantasan pungli kemudian pemerintahannya ganti, maka pemerintahan selanjutnya harus meneruskan program pemberantasan pungli tersebut.  

Dia mengatakan, memang nampaknya pungli hanya mengumpulkan uang kecil. Tapi, kalau yang melakukannya jutaan orang maka nominalnya akan besar. Padahal, uang dengan nominal besar sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk membangun fasilitas kesehatan atau sarana pendidikan. "Daripada uang ini dikumpulkan dibagi rata oleh sebagian orang, ketika dikumpulkan nilainya tidak seberapa," tegasnya.

Menurutnya, sistem pencegahan juga tidak bisa di-copy paste. Jadi, sistem pencegahan di kementerian ini dengan yang lainnya tidak bisa sama. Begitu pula sistem pencegahan di setiap lembaga dan pemerintah daerah tidak bisa sama.

Sebab, pasti ada keunikan-keunikan di setiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Sehingga, pendekatannya harus berbeda. Menurut dia, masalah kultur juga akan berpengaruh di daerah-daerah tertentu. "Yang kulturnya berbeda, pasti pendekatannya pun berbeda," ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement