REPUBLIKA.CO.ID, TARAKAN, – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Public Service Obligation (PSO) bidang pers di Kantor Berita ANTARA Biro Kalimantan Utara pada Rabu. Langkah ini bertujuan untuk memastikan optimalisasi penyampaian informasi publik yang berkualitas di wilayah 3T, termasuk Kalimantan Utara.
Ketua Tim Kebijakan Ekosistem Media Kementerian Komunikasi dan Digital sekaligus anggota Tim Verifikasi PSO Bidang Pers, Dimas Aditya Nugraha, menekankan pentingnya PSO dalam menyediakan informasi yang edukatif, inspiratif, dan inklusif. Konsep ini dikenal dengan '3E Plus 1N', yang juga bertujuan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dimas menyatakan bahwa evaluasi ini penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang sehat di tengah maraknya hoaks dan konten yang hanya mengejar viralitas. Kalimantan Utara dipilih sebagai sampel evaluasi karena merupakan provinsi perbatasan dengan karakteristik wilayah 3T.
Evaluasi ini juga mengkaji bagaimana berita nasional diterima di Kalimantan Utara serta sejauh mana informasi daerah dapat diangkat ke tingkat nasional. Tim dari Komdigi menerima masukan dari mitra media ANTARA, akademisi, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
“Kami mendapat masukan agar ANTARA lebih banyak mengangkat tema khusus tentang Kalimantan Utara. Konten edukatif seperti cara memulai bisnis sangat diperlukan untuk menginspirasi masyarakat,” jelas Dimas.
Selain itu, peningkatan artikel opini dari akademisi dan pemerintah daerah juga dianggap penting untuk memperkaya perspektif publik terhadap isu strategis. Dimas menyoroti peran penting PSO dalam memperbaiki ekosistem media yang kini menghadapi tantangan besar dari platform digital.
“Kondisi ekosistem media saat ini sedang tidak baik. PSO harus mampu meningkatkan kualitas jurnalisme agar masyarakat tetap mendapatkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Dimas menambahkan bahwa negara terus berupaya memastikan tersedianya informasi berkualitas melalui PSO di berbagai provinsi. Program ini diharapkan dapat berkembang lewat inovasi konten seperti infografis, video, feature, dan opini.
Komdigi terbuka terhadap masukan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran PSO agar bermanfaat bagi masyarakat dan memperkuat ekosistem media nasional. “Kita ingin anggaran PSO benar-benar optimal. Evaluasi ini penting untuk menentukan pengembangan konten dan inovasi lainnya ke depan,” tutupnya.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika