REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal III tahun 2025 akan menjadi komponen utama dalam menentukan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026. Penetapan ini perlu dilakukan sebelum 31 Desember 2025.

"UMP tergantung pertumbuhan di kuartal III," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu.

Pada kuartal III 2025, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,04 persen secara tahunan (year-on-year). Pertumbuhan ini menjadi acuan dalam formula penentuan UMP 2026.

Airlangga menambahkan bahwa pembahasan formula dan skema kenaikan UMP sudah diselesaikan di tingkat pemerintah. Meski demikian, keputusan final dan pengumuman resmi akan dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) turut memberikan saran agar penetapan indeks alfa (α) dalam UMP 2026 dilakukan secara bijaksana, menyesuaikan kondisi ekonomi daerah, tingkat produktivitas, serta kapasitas usaha di setiap sektor.

"Kebijakan yang adaptif ini diperlukan agar keberlanjutan usaha dan serapan tenaga kerja tetap terjaga," kata Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Darwoto dalam acara Economic and Labour Insight di Jakarta, Selasa (25/11).

Darwoto menekankan bahwa alfa merupakan indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Besaran alfa harus ditetapkan proporsional mengingat pertumbuhan ekonomi juga bergantung pada investasi, teknologi, dan total factor productivity yang mencerminkan efisiensi dan inovasi.

Oleh karena itu, Apindo mengusulkan agar variabel alfa tidak diterapkan seragam di seluruh daerah.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika