REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPRD DKI Prabowo Soenirman menegaskan, anggaran KPUD DKI cukup untuk membeli kebutuhan komputer. Sehingga, sebenarnya tidak perlu menggunakan bantuan swasta untuk mengadakan komputer yang justru berpotensi melanggar aturan.
"Lebih daripada cukup anggaran dari KPUD untuk membeli barang-barang seperti itu. sudah dianggarkan," kata Prabowo saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (20/10).
Menurut Prabowo, alasan Pemda DKI menggunakan bantuan swasta untuk mengadakan komputer dan laptop adalah demi percepatan. Sebab, KPU dan Bawaslu DKI Jakarta baru mengusulkan bantuan Maret 2016, atau saat APBD DKI 2016 tengah berjalan.
Namun, karena terlambatnya APBD DKI, Ahok menggunakan dana dari pengembang berupa Koefisien Lahan Bangunan (KLB). Hanya saja, Prabowo menegaskan, Pemda tidak perlu melakukan percepatan karena pengadaaan komputer bisa dilakukan dengan pengadaan langsung.
Yang jadi persoalan adalah, lanjut politikus Gerindra itu, tidak boleh dana Koefisien Luas Bangunan (KLB) maupun Koefisien Dasar Bangunan (KDB), diberikan dalam bentuk barang. Sebab, bantuan tersebut seharusnya diberikan dalam bentuk pembangunan fisik.
"Ini yang jadi pertanyaan, kenapa diberikan barang?" jelasnya.
Karena itulah, DPRD DKI meminta bantuan komputer dan laptop tersebut segera dikembalikan, karena KPUD punya dana untuk untuk membelinya, dan Tidak perlu mendapatkan dari pihak ketiga. Di sisi lain, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, membandingkan kondisi KPU DKI Jakarta lima tahun lalu dengan kondisi saat ini. Ia menilai, anggaran KPU saat ini tidak lebih besar dari sebelumnya.
"Biaya untuk KPU sama sekarang lebih besar mana? Lebih besar dulu. Kita perbaikan kantor bisa begitu murah. Kenapa? Karena swasta dia pakai appraiser bukan lelang. Lelang sudah lama, lebih mahal mutu jelek. Kamu lihat dong hasil KPU DKI Jakarta bagus gak? Kamu lihat aja itu, karena swasta yang kerja," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
