REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Sumarno, memastikan akan mengembalikan komputer dan laptop yang dipinjamkan oleh Pemprov DKI dalam pekan ini. Saat ini, instansinya masih terus mengumpulkan perangkat tersebut dari KPU-KPU kabupaten kota di seluruh Jakarta.
"Sebagian komputer telah kami terima (dari KPU kabupaten kota). Nanti kalau semuanya sudah terkumpul, akan kami serahkan langsung kepada Pemda DKI," ujarnya kepada Republika.co.id, Senin (24/10).
Sumarno tidak menjelaskan secara rinci berapa unit komputer dan laptop yang telah dikumpulkan lembaganya dari KPU-KPU kabupaten kota di Jakarta. Menurut dia, kegiatan pengumpulan perangkat tersebut sepenuhnya ditangani oleh para petugas di Sekretariat KPU Provinsi DKI.
"Kalau untuk teknisnya, termasuk soal jumlah komputer yang sudah terkumpul sampai sekarang, itu urusannya orang-orang di sekretariat (KPU DKI)," ucapnya.
Sumarno memastikan, pengembalian komputer dan laptop ke Pemprov DKI tidak akan mengganggu kinerja instansinya dalam menjalankan proses tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017. KPU DKI, kata dia, akan berusaha semaksimal mungkin mengantisipasi kemungkinan bocornya data penting milik lembaga penyelenggara pemilu itu ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab.
"KPU DKI bukannya tidak punya komputer sama sekali. Kami punya banyak, malah. Perangkat yang dipinjamkan oleh Pemda DKI itu sifatnya hanya tambahan untuk menunjang pekerjaan kami. Jadi, tidak ada masalah ketika komputer-komputer itu dikembalikan lagi kepada pemiliknya," katanya.
Informasi yang menyebar di media daring sebelumnya menyebutkan bahwa sejumlah komputer dan laptop yang dipakai KPU Provinsi DKI Jakarta berasal dari sumbangan PT Sampoerna Land Tbk. Menurut catatan, jumlah seluruhnya mencapai 46 unit, yang terdiri dari 25 unit komputer dan 21 unit laptop.
Komputer-komputer tersebut diduga telah diprogram oleh pihak perusahaan untuk kepentingan pemenangan pasangan pejawat Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Syaiful Hidayat (Ahok-Djarot) di Pilkada DKI 2017. Gubernur Ahok sendiri sebelumnya mengakui pengadaan komputer dan laptop yang dipinjamkan Pemprov DKI kepada KPU DKI berasal dari dana PT Sampoerna Land Tbk.
Menurut dia, semua berawal dari keterlambatan pengajuan bantuan dari Bawaslu DKI dan KPU DKI dalam Anggaran Pendapatan Agenda Belanja Daerah (APBD) DKI 2016. Padahal, pembiayaan bantuan untuk kedua lembaga itu harus ditanggung APBD.
Ahok menjelaskan, Pemprov DKI memiliki sistem lain untuk pendanaan selain menggunakan APBN dan APBD. Pemprov DKI, kata dia, bisa menggunakan kontribusi tambahan pengembang atau kewajiban pengembang. "Jadi, Sampoerna membayar kewajibannya pada Pemprov DKI karena APBD terlambat. Baru jalan nih KPU, kita minta dia mengganti (kewajibannya) dalam bentuk komputer," kata Ahok.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
