REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais mengungkapkan kejadian lima Warga Negara Asing (WNA) asal Cina yang masuk ke landasan pangkalan Lanud Halim Perdana Kusuma dengan tidak memiliki izin TNI AU dan paspor serta melakukan pengeboran harus menjadi evaluasi bagi pemerintah terkait dengan bebas visa untuk 170 lebih negara.
“Saya melihat ini menjadi salah satu bentuk evaluasi bagi pemerintah, konsekuensi dari bebas visa yang sudah diobral dengan gampang dan mudah ke 170 lebih negara. Nah, bagi WNA yang menyalahgunakan bebas visa maka tentu harus dievaluasi. Kebijakan bebas visa apakah menguntungkan kita atau tidak?” ujarnya kepada wartawan, Ahad (1/5).
Ia menuturkan, apabila dengan kebijakan bebas visa justru menambah banyak pelanggaran hukum maka itu menjadi “lampu merah” bagi pemerintah. Apalagi, bebas visa tidak terlalu menambah devisa namun justru yang bertambah angka kejahatan.
“Lima WNA di Halim itu puncak gunung es dari pelanggaran hukum yang menyalahgunakan bebas visa ini,” ungkapnya.
Dirinya mengaku sudah mendapatkan informasi dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi bahwa kelima WNA bekerja dengan ilegal. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kelima WNA tersebut harus dijalankan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
