REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING, – Pemerintah China kembali menutup keran impor produk akuatik dari Jepang setelah pernyataan kontroversial dari Perdana Menteri Sanae Takaichi mengenai Taiwan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, pada Rabu (19/11).
Pada 7 November 2025, PM Jepang Sanae Takaichi menyatakan di hadapan parlemen Jepang bahwa penggunaan kekuatan militer China terhadap Taiwan dapat mengancam kelangsungan hidup Jepang. Pernyataan ini memperkuat kemungkinan Jepang menggunakan hak bela diri kolektif, meskipun Konstitusi Jepang menolak perang.
China pertama kali melarang impor hasil laut Jepang pada Agustus 2023 sebagai respons atas pembuangan air yang mengandung tritium radioaktif dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Fukushima Daiichi. Larangan ini sempat dilonggarkan pada 29 Juni 2025, namun hanya tiga dari 697 perusahaan Jepang yang diizinkan mengirim produk pada 5 November.
Mao Ning menegaskan bahwa pernyataan PM Takaichi menyalakan kembali alarm mengenai militerisme di Jepang. Ia mengingatkan bahwa Jepang terikat pada Konstitusi yang menolak perang dan ancaman kekuatan dalam menyelesaikan sengketa internasional. Pernyataan ini mendapat kecaman keras dari rakyat China.
China juga menyoroti bahwa Jepang belum dapat memenuhi materi teknis sesuai komitmen untuk menjamin kualitas dan keamanan produk akuatiknya. Larangan impor ini menjadi pukulan telak bagi industri makanan laut Jepang, terutama ekspor kerang dan teripang, karena China adalah pasar terbesar mereka.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika