REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, menilai, kebijakan bebas visa yang diberikan pemerintah kepada 170 negara kurang memberikan manfaat bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pasalnya, kebijakan itu tidak memberikan timbal balik yang baik bagi Indonesia dari sisi ekonomi.
Seperti diketahui, kebijakan tersebut membawa dampak bagi pertambahan kunjungan wisatawan ke Indonesia. Namun, dinilai tidak meningkatkan kualitas wisatawan yang datang ke Indonesia dari segi nilai belanja yang dihabiskan.
"Jadi, kebijakan bebas visa itu tidak punya satu timbal balik yang baik dari segi ekonomi dan kita justru tidak diberikan visa bebas di negara yang kita berikan itu. Jadi ada unsur ketidakadilan," kata Sandiaga dalam konferensi pers virtual, Senin (19/7).
Sandiaga mengatakan, akibat turis asing yang bebas keluar masuk tanpa visa, pemerintah tidak bisa menyaring wisatawan-wisawatan yang lebih berkualitas dan memiliki waktu kunjung yang panjang. Di satu sisi, kebijakan itu juga kurang memberikan dampak berkelanjutan bagi lingkungan.
Menurut dia, pihaknya bersama Direktorat Jenderal Imigrasi, Kemenkumham telah mendiskusikan kebijakan itu untuk ditinjau ulang. Hal itu juga telah disampaikan langsung kepada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. "Pak Luhut juga sudah berikan peluang untuk pertimbangan," kata dia.
Sandiaga mengatakan, peninjauan ulang kebijakan bebas visa tentu akan menjadi perhatian publik karena kebijakan itu sebelumnya membawa dampak positif bagi penambahan jumlah kunjungan. Namun, dia menilai, pada pascapandemi Covid-19, Indonesia harus meningkatkan kualitas kunjungan wisatawan asing baik dari segi ekonomi maupun keberlanjutan lingkungan.
"Jadi harus baik bagi ekonomi Indonesia namun juga untuk kelestarian alam. Dengan wisatawan datang dan diberikan visa itu menjadi pola baru untuk mengarahkan pariwisata yang lebih berkualitas," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
