REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tak terpengaruh dengan adanya peraturan presiden (perpres) antikriminalisasi bagi pejabat.
Plt Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji menegaskan, KPK akan tetap berpegang pada UU Tipikor untuk menjerat penyelenggara negara yang melakukan korupsi.
"KPK tetap berpijak pada regulasi UU Tipikor apabila penyelenggara negara, termasuk kepala daerah, jika menyimpangi kebijakannya," katanya, Kamis (9/7).
Menurutnya, KPK tetap bisa menjerat pejabat meski ada perpres antikriminalisasi tersebut. Jika memang ditemukan ada niat jahat dari pejabat untuk melakukan tindak pidana korupsi, maka KPK tetap bisa menjeratnya sesuai UU Tipikor. Apalagi, kata Indriyanto, pejabat yang bersangkutan sengaja untuk mendapat keuntungan pribadi.
"Lagi pula kedudukan UU memiliki levelitas yang lebih tinggi dari perpres," ujar guru besar Universitas Krisnadwipayana tersebut.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menegaskan pemerintah saat ini tidak sedang menyusun dan menyiapkan perpres terkait antikriminalisi pejabat yang menjalankan kebijakan program pembangunan. Perpres yang tengah disiapkan oleh Menteri Perekonomian saat ini yakni percepatan pembangunan infrastruktur.
Seperti diketahui, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan pemerintah akan menerbitkan perpres terkait antikriminalisasi terhadap pejabat daerah dalam menggunakan anggaran.
Hal itu dimaksudkan agar penyerapan anggaran di daerah dapat berjalan dengan baik karena selama ini Sofyan mendapati banyak pejabat daerah ketakutan dalam menjalankan anggaran setempat.
Sofyan menambahkan perpres antikriminalisasi pejabat terkait percepatan pembangunan proyek infrastruktur, akan bersinergi dengan perpres yang memberikan kewenangan kepada menteri untuk mempermudah perizinan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
