REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri membuka peluang adanya tersangka lain dalam kasus dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) pagar laut di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten. Pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 kilometer tersebut kini sudah dibongkar oleh personel TNI AL.

"Pasti (ada tersangka lain). Itu karena dia (tersangka lainnya) tidak berdiri sendiri," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (24/2/2025) malam WIB, usai mengumumkan penahanan empat tersangka dalam kasus pagar laut.

Dia mengatakan, penyidik masih terus mengembangkan kasus itu secara profesional. "Proses yang dilakukan oleh tersangka sampai dengan munculnya SHGB ini kan panjang. Step by step kami berharap kita bisa melaksanakan penyidikan sehingga apa yang kita laksanakan penyidikan benar-benar semuanya bisa terjangkau oleh hukum," ucap Djuhandhani.

Dittipidum Bareskrim Polri pada Senin menahan empat tersangka dalam kasus pagar laut. Mereka adalah Kepala Desa (Kades) Kohod Arsin, UK selaku sekretaris desa (sekdes) Kohod, serta SP dan CE selaku penerima kuasa.

Djuhandhani mengatakan, alasan penahanan Kades Kohod dan tiga tersangka lainnya adalah agar mereka tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. "Karena kemungkinan ada barang bukti lain yang belum kami temukan. Lalu, dikhawatirkan mereka akan mengulangi perbuatan lagi," ujarnya.

Setelah dilakukan penahanan, kata Djuhandhani, penyidik akan segera melengkapi berkas dan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum (JPU) untuk proses di pengadilan. Keempat tersangka tersebut diketahui telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa girik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika