REPUBLIKA.CO.ID, PYONGYANG -- Pemerintah Korea Utara (Korut)  mengatakan senjata nuklirnya dirancang untuk keperluan tempur, bukan 'alat tawar-menawar' di tengah ketegangan yang terjadi di Semenanjung Korea.

Pyongyang mengatakan dalam komentar yang dipublikasikan oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) yang dikelola pemerintah. Pemerintahan pimpinan Kim Jong Un ini menegaskan, kekuatan nuklirnya bukan untuk dinegosiasikan tetapi untuk keperluan tempur.

Pernyataan ini merupakan reaksi setelah Amerika Serikat mengatakan bahwa Washington akan mengupayakan denuklirisasi penuh Korea Utara, di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. "Kekuatan nuklir kami bukanlah sesuatu yang dapat diiklankan untuk mendapatkan pengakuan dari siapa pun dan bahkan bukan barang tawar-menawar yang dapat ditukar dengan beberapa sen," kata KCNA.

"Kekuatan nuklir negara kami digunakan untuk pertempuran konstan guna segera menyingkirkan segala upaya invasi oleh kekuatan musuh yang melanggar kedaulatan negara dan keselamatan rakyatnya serta mengancam perdamaian regional," tulisnya dalam bahasa Korea.

Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba, dalam konferensi pers dengan Presiden Trump pada Jumat pekan lalu mengatakan bahwa mereka menegaskan perlunya mengatasi program nuklir dan rudal Korut, yang menimbulkan ancaman serius bagi Jepang, AS, dan sekitarnya. "Jepang dan AS akan bekerja sama mengupayakan denuklirisasi penuh Korea Utara," kata dia.

Trump mengatakan, Washington akan menjalin hubungan dengan Korea Utara. Sementara, para pejabat NATO dan Uni Eropa menegaskan kembali bahwa mereka tidak akan menerima Korea Utara sebagai negara berkekuatan nuklir. Korea Utara mengecam pernyataan tersebut sebagai hal yang "tidak masuk akal."

Ikuti Whatsapp Channel Republika