REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensa) berpendapat, posisi PDIP di pemerintahan Prabowo Subianto lima tahun ke depan dapat ditentukan dengan hasil Pilkada Jakarta 2024. Ia menilai, jika Pilkada Jakarta berlangsung satu putaran maka menandakan bahwa Prabowo masih menginginkan PDIP berada di dalam pemerintahannya.

Seperti diketahui, jadwal rekapitulasi di tingkat kecamatan akan dilakukan pada 28 November sampai 3 Desember 2024. Setelah itu, rekapitulasi akan dilakukan di tingkat kabupaten/kota pada 29 November sampai 6 Desember. Sedangkan rekapitulasi tingkat provinsi dimulai pada 30 November hingga 9 Desember 2024.

"Putaran kedua kuncinya adalah bagaimana Prabowo ingin posisi PDI Perjuangan di pemerintahannya. Bila dia ingin PDIP bersama pemerintahannya, maka Pram-Rano dibiarkan menang," kata Hendri, Senin (2/12/2024).

Kendati demikian, dia menilai, jika terjadi putaran kedua di Pilkada Jakarta, maka itu juga bisa jadi tanda sebaliknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo tidak lagi membutuhkan peran PDIP.

Menurutnya, hal tersebut akan membuat PDIP menjadi satu-satunya parpol oposisi murni serta Koalisi Indonesia Maju (KIM) menyapu bersih kemenangan di Pulau Jawa.

"Bila ingin sebaliknya, maka RK-Suswono akan 'dipaksakan' menang, sapu bersih Jawa, ini tentunya juga membuat PDI Perjuangan benar-benar menjadi parpol oposisi," katanya.

Namun demikian, Hendri mengatakan, kemenangan paslon tak hanya ditentukan oleh rakyat, melainkan juga ada peran penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu.

"Saya tak ingin membuat asumsi macam-macam, tapi yang sudah-sudah, KPU dan Bawaslu sangat menuruti pemerintah, semoga tidak terjadi hal yang tak diinginkan," katanya mengakhiri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika