REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Harian DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ais Shafiyah Asfar mempunyai pandangan berbeda dengan anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas soal operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Hasbi sempat menyebut OTT sebagai hal kampungan yang dilakukan KPK.
Ais meyakini, OTT memang bukan indikator utama praktik haram korupsi menurun. Tetapi, menurut Ais, OTT ialah salah satu instrumen yang tetap perlu dilakukan dalam pemberantasan korupsi.
"Pak Hasbi saya kira agak keliru soal OTT, bagi saya OTT bukan kampungan, bukan juga pemborosan, tapi OTT ini salah satu instrumen pemberantasan korupsi yang tetap perlu dilakukan," kata Ais di Jakarta, Senin (25/11/2024).
Terlepas dari perdebatan OTT, Ais menyatakan, pemberantasan korupsi baru dikatakan berhasil jika telah terjadi penurunan kasus korupsi. "Harus kita garis bawahi prinsip utama dalam pemberantasan korupsi adalah upaya pencegahan. Pencegahan lebih efektif ketimbang penindakan dalam jumlah masif," ujar Ais.
Dia menyebut, penegak hukum akan lebih baik jika fokus pada pencegahan di semua lini. Sedangkan pemerintah harus berkomitmen memperkuat sekaligus memperketat sistem keuangan, termasuk sistem politik dengan lebih transparan
Menurut Ais, jika langkah tersebut bisa dijalankan dengan baik, praktik korupsi, kolusi dan juga nepotisme (KKN) dapat diminimalisasi. Bahkan bukan tidak mungkin bisa dihilangkan.
"Sebetulnya kalau sistem keuangan kita diperketat lagi, misalnya dengan e-planning, e-budgeting, e-procurement, saya yakin KKN bisa dihentikan. Dengan begitu juga akan mengurangi dan menghilangkan OTT," ujar Ais.
Selain itu, Ais menyinggung perlu ada komitmen untuk reformasi sistem politik. "Kalau muara masalah korupsi banyak yang bilang dari sistem politik yang transaksional, ya seharusnya ini yang diubah, diperbaiki lagi," lanjut Ais.
Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas meralat apa yang dilontarkan itu sebagai guyonan belaka. Anggota Fraksi PKB DPR tersebut mengaku sebenarnya menekankan KPK melakukan pencegahan daripada melakukan OTT.
"Ada kesalahpahaman dalam membaca pernyataan saya. Maksud saya, yang saya sampaikan tujuan saya primadonanya itu adalah pencegahan, bukan berarti kita tidak mau (OTT), bukan berarti kita tidak setuju dengan tangkap tangan. Saya setuju, di awal saya bilang setuju," ujar Hasbi.
Mantan ketua DPW PKB DKI Jakarta tersebut meminta melihat video pernyataanya dengan baik. Dalam artian menurutnya OTT itu ada proses dan indikasinya. Sehingga menurutnya jangan sampai uang negara hilang baru dilakukan tindakan.
"Yang selama ini yang saya tahu, yang saya amati itu sudah penerimaan kedua kali yang ditangkap itu kan, atau penerimaan yang ketiga kali yang ditangkap. Kenapa tidak dari awal sudah ada indikasi, diperingatkan. Itu tidak ada uang negara yang hilang," ujar Hasbi.
Lelucon OTT...
Ikuti Whatsapp Channel Republika