REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Sebanyak 12 pejabat mengundurkan diri dari pemerintahan Biden. Mereka mengeluarkan pernyataan bersama yang mengkritik pemerintah AS atas kegagalan kebijakannya dalam menanggapi perang Israel di Gaza.
“Baik dalam pelayanan sipil, dinas luar negeri, angkatan bersenjata, atau sebagai pejabat politik, masing-masing dari kami telah bersumpah untuk melindungi dan membela Konstitusi Amerika Serikat,” bunyi pernyataan itu dilansir Aljazirah, Rabu (3/7/2024).
“Dan saat bangsa kita merayakan Hari Kemerdekaannya, masing-masing dari kami diingatkan bahwa kita mengundurkan diri dari pemerintah bukan untuk membatalkan sumpah tersebut tetapi untuk terus menaatinya; bukan untuk mengakhiri komitmen kami terhadap layanan tetapi untuk memperluasnya”.
Pernyataan itu diposting oleh Tariq Habash, mantan staf Departemen Pendidikan dan orang pertama yang ditunjuk secara politik di pemerintahan Biden yang mengundurkan diri secara terbuka pada Januari karena kebijakan AS terkait perang Israel di Gaza.
Pengunduran diri terbaru diumumkan pada Selasa oleh pejabat Departemen Dalam Negeri AS Maryam Hassanein. Ia mengkritik pemerintahan Biden karena mendanai dan memungkinkan “genosida Israel terhadap warga Palestina”.
BREAKING: Today, all 12 public resignees from the Biden Administration issued a joint statement about the catastrophic failure in Gaza.
“Whether in civil service, foreign service, armed forces, or as political appointees, each of us has sworn an oath to protect and defend the…
— Tariq Habash (tariqhabash_) July 2, 2024
Surat terbuka yang ditulis oleh 12 pejabat yang secara terbuka mengundurkan diri dari pemerintahan Biden atas perang di Gaza menuduh pemerintah AS “terlibat dalam pembunuhan” warga Palestina.
“Kedok diplomatik Amerika, dan aliran senjata yang terus menerus ke Israel, telah memastikan keterlibatan kami yang tidak dapat disangkal dalam pembunuhan dan kelaparan terhadap penduduk Palestina yang terkepung di Gaza,” kata mantan pejabat tersebut dalam surat bersama mereka.
Para mantan staf juga mendesak AS untuk menggunakan “pengaruh yang diperlukan dan tersedia” untuk mengakhiri perang, memastikan pembebasan tawanan Israel di Gaza dan tahanan Palestina di Israel, dan mendanai “perluasan bantuan kemanusiaan segera”.