REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebelumnya, dalam wawancara dengan ApaKhabarTV pada 28 April, Wan Johan, yang juga seorang pengacara, mengatakan partainya sedang mempelajari undang-undang untuk mencegah unsur LGBTQ menyusup ke komunitas Muslim di Thailand.

“Kami (Partai Prachachart) sekarang berada di pemerintahan… dan kami juga sedang mempelajari undang-undang yang tidak sesuai dengan hukum Islam, serta yang terkait dengan masyarakat Melayu,” kata dia.

Wan Johan menyampaikan kekhawatiran bahwa dalam komite kedua yang meninjau draf undang-undang, dua kalimat tersebut amat mungkin dicabut. “Di dalam komite kedua ada seorang Muslim yang sangat mendukung LGBTQ. Dia seorang Muslim tetapi mendukung masalah ini," kata Wan Johan.

“Namun, kami juga mengirim perwakilan ke komite ini untuk menjelaskan secara rinci tentang larangan Islam terhadap pernikahan sesama jenis. Ada juga anggota partai lain di komite ini."

“Kami harus melobi anggota parlemen lain untuk memastikan kedua kalimat itu tetap ada dalam RUU. Alhamdulillah, hasilnya undang-undang tersebut tidak berlaku untuk Muslim di empat provinsi tersebut," ujar dia

“Sebenarnya, komunitas LGBTQ ingin undang-undang tersebut berlaku untuk semua warga negara Thailand. Tapi kami mencegahnya dan berhasil,” jelasnya lebih lanjut.

Menjawab pertanyaan apakah pernikahan sesama jenis oleh pengikut agama lain di empat provinsi tersebut menjadi masalah, Wan Johan mengatakan itu bukan masalah karena tidak melibatkan Muslim. “Kami telah memasang ‘pagar’ untuk mencegah aktivitas LGBTQ menyebar di kalangan Muslim di Satun, Yala, Narathiwat, dan Pattani,” ujar dia.

Namun, Wan Johan menegaskan bahwa tanggung jawab dirinya dan anggota Partai Prachachart tidak hanya terbatas pada Muslim di Thailand Selatan saja, tetapi juga mencakup seluruh Muslim di Thailand.

Ikuti Whatsapp Channel Republika