Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo menanggapi kelakuan Firli yang terkesan menghindari awak media hingga menutupi wajahnya. Menurut dia, sikap Firli justru menghancurkan wibawa lembaga antikorupsi tersebut.
"Astaga, kewibawaan KPK hancur kalo kayak gini, hadapi saja wartawan kemarin kan juga pas konpers (konferensi pers) Firli Bahuri ngomong ke wartawan, kok sekarang bertingkah kayak gini," kata Yudi seperti dikutip dari akun X atau yang dulu dikenal sebagai Twitter, Kamis (16/11/2023).
Yudi menilai, jika Firli tak merasa bersalah dalam kasus ini, purnawirawan jenderal Polri itu tidak perlu menghindari awak media, hingga menutupi wajahnya dari sorotan kamera. "Ya kalau bersih, tidak bersalah, ngapain Firli Bahuri seperti itu? Bukankah kemarin dia juga menyampaikan secara terbuka terkait dengan konferensi pers," ujar Yudi saat dikonfirmasi.
"Jadi kenapa sekarang malah diperiksa Polda Metro di Bareskrim malah berbalik 180 derajat gitu ya? Ketika dia malah sembunyi-sembunyi dalam Bareskrim padahal wartawan tunggu, pas keluar juga begitu sembunyi-sembunyi. Tapi ya okelah, biarlah itu cara-cara yang ditunjukkan Firli, yag penting fokus pada penegakan hukumnya," sambung dia menjelaskan.
Berbicara terpisah, eks pegawai KPK yang tergabung dalam IM57+ Institute meminta Polda Metro Jaya segera menetapkan tersangk di kasus pemerasan SYL. Tak kunjung ditetapkannya tersangka di kasus ini, dikhawatirkan membuat Firli Bahuri terus memanfaatkan jabatannya sebagai ketua KPK.
"Semakin lama penetapan tersangka bagi orang yang terduga melakukan pemerasan maka semakin orang yang mempunyai konflik kepentingan mempunyai kesempatan untuk menggunakan lembaganya," kata Ketua IM57+ Institute Muhammad Praswad Nugraha kepada wartawan, Kamis (16/11/2023).
Praswad menegaskan Firli Bahuri mempunyai indikasi kuat terlibat konflik kepentingan penanganan kasus Syahrul Yasin Limpo. Praswad menduga KPK bakal dimanfaatkan sebagai tameng Firli dalam kasus pemerasan Syahrul Yasin.
"Pembiaran posisi dia sebagai pimpinan KPK akan berpotensi menjadi tameng menghindari kewajiban hukumnya dalam mendukung proses penegakan hukum dugaan pemerasan," ujar Praswad.
Praswad juga mengingatkan besarnya kewenangan KPK dapat dimanfaatkan Firli guna menekan lembaga lain. "KPK memiliki kewenangan supervisi kasus yang ditangani oleh Kepolisian dan menangani kasus terkait aktor-aktor politik," lanjut Praswad.
Oleh karena itu, Praswad mendesak penonaktifan Firli Bahuri sebagai pimpinan KPK sekaligus penetapan tersangka terkait dugaan pemerasan dalam penanganan kasus SYL. Adapun penonaktifan ini sebenarnya dapat dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Pendekatan tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa segala upaya politisasi kasus dapat terhenti. Kondisi saling sandera akan membuat lingkaran setan yang tidak menghasilkan penanganan kasus yang objektif dan independen," ujar Praswad.
Ikuti Whatsapp Channel Republika