REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menyebut, adanya tekanan kekuasaan terhadap beberapa ketua umum partai politik. Bahkan, ia menyebut ada beberapa kartu truf ketua umum parpol yang sudah dipegang Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disebutkan Hasto pascaputusan MK yang melenggangkan anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka hingga bisa maju pada Pilpres 2024. Gibran yang sebelumnya kader PDIP, akhirnya dipilih menjadi cawapres Prabowo setelah diusulkan Partai Golkar.

Ketua Bappilu DPP Partai Golkar, Nusron Wahid menepis pernyataan Hasto tersebut. Dia menjelaskan, Koalisi Indonesia Maju (KIM), khususnya Golkar memilih Gibran dalam rangka memberikan kesempatan kepada anak muda untuk bisa memimpin.

"Kami memilih Gibran karena memberikan kesempatan kepada anak muda agar memimpin bangsa Indonesia," ucap Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Senin (30/10).

Menurut Nusron, partainya memilih Gibran sebagai pendamping Prabowo bukan karena kartu truf, melainkan karena Kartu Indonesia Sehat (KIS) hingga Kartu Pra Kerja yang membawa kesejahteraan rakyat.

"Bukan karena 'kartu truf', tapi karena Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP Kuliah, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Pra Kerja, Kartu Anak Sehat, dan kartu lain yang membawa kemanfaatan dan kesejahteraan buat rakyat," ujar Nusron.

Anggota Komisi VI DPR tersebut juga menepis anggapan yang menyebut bahwa Presiden Jokowi tidak patuh terhadap konsitusi dan rakyat. Justru ia menilai, Jokowi sangat taat aturan. "Pak Jokowi taat dan patuh kepada konstitusi dan rakyat. Beliau tidak pernah pencalonan Gibran sebagai calon wapres sebelum ada landasan konstitusionalnya," ucap Nusron.

Dia menilai tidak ada istilah pembangkangan terhadap rakyat. Malahan, sambung dia, Presiden Jokowi ingin memenuhi panggilan rakyat, bukan panggilan partai. Pasalnya, dari awal Jokowi menjadi presiden dan Gibran menjadi wali kota Solo karena keinginan melayani rakyat, bukan ke partai. "Karena hakikat pemimpin adalah petugas rakyat bukan petugas partai," kata Nusron.

Ikuti Whatsapp Channel Republika