REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabar Partai Demokrat mendapatkan tawaran masuk ke kabinet berembus usai meninggalkan Koalisi Perubahan. Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai sinyal-sinyal sudah pula ditunjukkan Demokrat.
Ia mengatakan, belum lama ini Fraksi Demokrat di DPR RI sudah terlihat tertib. Salah satunya ketika rapat paripurna untuk membahas Revisi UU Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akhirnya tetap disetujui untuk direvisi.
"Itu sudah mulai menurun tendensi untuk menjadi tokoh oposisi, mungkin itu sinyal, tanda-tanda arah angin Demokrat merapat atau bergabung ke pemerintahan Jokowi," kata Pangi kepada Republika, Selasa (10/10).
Jika benar-benar masuk kabinet, ia menuturkan, Demokrat tentu sudah harus menjaga etika. Artinya, Demokrat harus tahu diri menghilangkan kata-kata kritis dan keras yang selama menjadi sikap dari Demokrat.
Namun, ia merasa, sangat disayangkan jika sikap Demokrat direlakan berubah hanya karena ingin mendapatkan atau merasakan posisi menteri. Sebab, Pangi mengingatkan, posisi tersebut cuma berlangsung sebentar.
Tapi, Pangi berpendapat, kekuasaan tentu saja nikmat sekali bagi orang-orang tertentu. Apalagi, bagi orang-orang yang belum pernah merasakan, lalu bisa mencicipi posisi menteri merupakan satu kenikmatan tersendiri.
"Tapi, kok gitu-gitu amat, ya? Maksudnya, berapa bulan mau ngapain lagi? Lebih baik tarung hari ini, menangkan presiden, besok lima tahun, kalau tidak tersangka," ujar Pangi.
Sebelumnya, Partai Demokrat dikabarkan mendapat tawaran masuk kabinet tidak lama setelah merapat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM). Terlebih, setelah itu Ketua MTP Partai Demokrat SBY menemui Presiden Jokowi.
Meski begitu, baik elite-elite maupun kader-kader Partai Demokrat sampai saat ini belum ada yang membenarkan kabar tersebut. Mereka menyerahkan urusan reshuffle kabinet sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo.
Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyampaikan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif. Termasuk, lanjut Herzaky, untuk mempertahankan maupun mengganti menterinya.
"Reshuffle hak prerogatif presiden, kami menghormati hak Presiden Joko Widodo untuk memilih menteri-menterinya," kata Herzaky.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
