REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto kemarin menyampaikan dua pidatonya di depan para wakil rakyat. Pidato pertama adalah Pidato Kenegaraan HUT RI ke-80 di Sidang Tahunan MPR. Pidato kedua Prabowo adalah terkait Nota Keuangan dan RAPBN 2026.
Ini adalah pertama kalinya Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan HUT RI dan membahas soal Nota Keuangan - RAPBN 2026. Menarik untuk membandingkan apa isi pidato kenegaraan dua presiden sebelumnya, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Di sini akan diulas satu per satu, dengan Presiden Prabowo terlebih dahulu.
Tentu saja, isi pidato tiap Presiden amat berkaitan dengan konteks situasi Indonesia pada saat itu. Namun sekilas, dari tiga pidato yang rentangnya 20 tahun ini, ada beberapa tema yang tetap hadir seperti pemberantasan korupsi, kesejahteraan rakyat, investasi dan pembangunan, serta kondisi global.
Berikut lima tema utama yang disampaikan Prabowo dalam pidato lebih dari satu jam itu:
1. Apresiasi terhadap Pemimpin Sebelumnya dan Persatuan Bangsa
Pidato menekankan rasa syukur atas kontribusi para presiden pendahulu (dari Soekarno hingga Joko Widodo) dalam membangun Indonesia yang merdeka, adil, dan makmur, sambil menyoroti pentingnya persatuan dan transisi kepemimpinan yang lancar sebagai bukti kematangan demokrasi Indonesia yang berbasis budaya gotong royong.
2.Komitmen Pemberantasan Korupsi dan Pengelolaan Kekayaan Negara
Presiden Prabowo mengakui korupsi sebagai masalah besar di berbagai institusi dan menyatakan tekad untuk memberantasnya, dengan capaian awal seperti penyelamatan Rp300 triliun APBN dari penyelewengan, serta penekanan pada pencegahan outflow kekayaan nasional untuk mencegah Indonesia menjadi negara gagal.
3.Implementasi UUD 1945 sebagai Fondasi Ekonomi dan Demokrasi
Pidato menegaskan bahwa UUD 1945, khususnya Pasal 33, adalah rancang bangun relevan untuk mengatasi distorsi ekonomi, dengan kritik terhadap pengabaian pasal tersebut yang menyebabkan ketidakadilan, dan komitmen untuk menjalankannya guna mencapai kemandirian ekonomi, swasembada pangan, dan kemakmuran rakyat.
4. Capaian Program Prioritas dalam 299 Hari Pemerintahan
Dalam waktu singkat, pemerintahan mencapai pertumbuhan ekonomi 5,12 persen, realisasi investasi Rp 942 triliun, program Makan Bergizi Gratis untuk 20 juta anak, swasembada beras dengan ekspor kembali, pembangunan sekolah dan rumah layak huni, serta pembentukan koperasi desa untuk pemerataan ekonomi.
5. Visi Indonesia Maju melalui Gotong Royong dan Penguatan Institusi
Pidato menyerukan gotong royong antarlembaga negara dan masyarakat untuk menghapus kemiskinan ekstrem, memperkuat pertahanan nasional, dan menjadikan Indonesia kekuatan ekonomi global, dengan apresiasi terhadap kinerja MPR, DPR, DPD, BPK, MK, MA, dan lembaga lain sebagai pilar demokrasi.
Selain lima poin utama di atas, Presiden Prabowo juga memaparkan sejumlah hal penting lainnya, seperti:
- Transisi Kepemimpinan dan Demokrasi Khas Indonesia
Peralihan dari Presiden Joko Widodo berjalan lancar, diakui dunia sebagai contoh demokrasi sejuk yang mempersatukan, bukan memecah belah, dengan penekanan pada pengawasan kekuasaan untuk mencegah korupsi absolut.
- Swasembada Pangan dan Perlindungan Konsumen
Pembukaan 2 juta hektar sawah baru, peningkatan harga gabah menjadi Rp6.500/kg, surplus beras 4 juta ton, dan ekspor beras/jagung untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, disertai ketegasan hukum terhadap penimbunan pangan berdasarkan UU Perdagangan.
- Inisiatif Pendidikan dan Perumahan
Pembangunan 100 Sekolah Rakyat dan renovasi rumah tidak layak huni, peningkatan gaji guru, distribusi 288.000 layar pintar, dan pembangunan Sekolah Unggul Garuda serta SMA Taruna Nusantara untuk mencetak talenta masa depan.
- Penguatan Ekonomi dan Pertahanan
Pembentukan Danantara untuk hilirisasi SDA dengan aset 1 triliun dolar AS, pendirian 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih, penurunan pengangguran ke level terendah sejak 1998, serta pembentukan unit militer baru untuk pertahanan semesta (Sishankamrata).
- Kesehatan dan Diplomasi Internasional
Cek Kesehatan Gratis untuk 18 juta warga, peningkatan 66 rumah sakit, dan KEK Sanur sebagai pusat medis internasional; secara diplomatik, bergabung dengan BRICS, menyelesaikan perundingan dagang dengan UE dan AS, serta mendukung solusi dua negara untuk Palestina.
- Penegakan Hukum dan Reformasi
Peningkatan gaji hakim hingga 280 persen, pembongkaran korupsi besar, penertiban 3,1 juta hektar lahan sawit ilegal, dan komitmen menertibkan tambang ilegal berdasarkan Pasal 33 UUD 1945.
- Apresiasi Lembaga Negara
Penghargaan terhadap MPR (sosialisasi Pancasila), DPR (pengesahan 14 RUU dan pengawasan), DPD (dukungan daerah), BPK (penyelamatan aset negara), MK (penguatan demokrasi), MA (reformasi peradilan), KY (integritas hakim), serta lembaga lain seperti KPK dan BI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika