REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, melontarkan kritik tajam terhadap rencana Israel untuk menganeksasi sebagian wilayah Tepi Barat.
Dalam pernyataannya yang disampaikan beberapa waktu lalu, Vance menyebut langkah itu sebagai tindakan “stupid” dan “sangat memalukan”. Ucapan tersebut menandai salah satu kritik paling keras dari pejabat tinggi AS terhadap kebijakan pemerintah Israel dalam beberapa tahun terakhir.
“Saya terhina dengan rencana itu,” ujar Vance dalam wawancara bersama CNN. “Aneksasi sepihak atas Tepi Barat bukan hanya melanggar prinsip keadilan, tapi juga menempatkan Israel dalam posisi yang semakin terisolasi di mata dunia.” Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan politik di Timur Tengah setelah sejumlah anggota Knesset mendorong percepatan pembahasan rancangan undang-undang aneksasi.
Menurut Vance, langkah tersebut akan menjadi pukulan telak terhadap upaya perdamaian jangka panjang di kawasan itu. Ia menilai bahwa setiap kebijakan yang mengabaikan hak rakyat Palestina hanya akan memperpanjang siklus kekerasan dan memperburuk citra Israel di panggung internasional. “Kalau tujuan kita adalah perdamaian yang berkelanjutan, maka tindakan seperti ini sama sekali tidak masuk akal,” tegasnya.
Gedung Putih belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai ucapan Vance. Namun sejumlah pejabat pemerintahan AS yang enggan disebutkan namanya menyebut komentar sang wakil presiden mencerminkan “keprihatinan mendalam” Washington terhadap arah politik di Tel Aviv. Mereka juga mengisyaratkan bahwa pemerintahan Biden-Vance akan meninjau ulang bantuan militer AS kepada Israel bila aneksasi benar-benar dijalankan.
Sementara itu, pemerintah Israel menanggapi ucapan Vance dengan nada dingin. Seorang juru bicara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut komentar tersebut “tidak pantas dan mencerminkan ketidaktahuan terhadap realitas keamanan di lapangan”. Netanyahu sendiri hingga kini belum mengeluarkan pernyataan resmi, namun beberapa anggota Partai Likud menyebut Vance telah “melampaui batas diplomatik”.
Rencana aneksasi Tepi Barat kembali mencuat setelah kelompok sayap kanan di Israel mendesak pemerintah memperluas kendali atas wilayah yang selama ini dihuni lebih dari tiga juta warga Palestina. Langkah itu disebut sebagai bagian dari “visi keamanan jangka panjang” Israel, meski banyak pihak menilai kebijakan tersebut justru berpotensi memicu perang baru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika