Kamis 23 Oct 2025 21:25 WIB

Wapres Amerika Tegaskan Parlemen Israel Stupid karena Rencanakan Caplok Tepi Barat

Amerika berkomitmen wujudkan perdamaian di berbagai kawasan, termasuk Palestina.

Wakil Presiden Amerika JD Vance
Foto: AP Photo/Paul Sancya
Wakil Presiden Amerika JD Vance

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance secara terbuka menyatakan bahwa parlemen Israel melakukan tindakan yang tidak bijaksana dengan mengesahkan rancangan undang-undang aneksasi Tepi Barat.

Dalam konferensi pers selama kunjungannya ke Israel, Vance dengan tegas menyebut langkah ini sebagai "taktik politik yang tolol" yang bertentangan dengan komitmen perdamaian Israel dan kewajiban internasionalnya, sebagaimana diberitakan Al Jazeera. Ia secara pribadi menyatakan tersinggung dengan RUU yang ia nilai akan merusak stabilitas kawasan.

Baca Juga

"...Itu aksi politik yang sangat tolol, dan saya pribadi merasa sedikit terhina karenanya. Tepi Barat (yang diduduki) tidak akan dianeksasi oleh Israel," ujar Vance kepada wartawan di Tel Aviv pada hari Kamis (23/10/2025), sebagaimana diberitakan TRT World.

Pernyataan keras Vance ini disampaikan tepat sehari setelah Knesset Israel menyetujui RUU kontroversial tersebut dengan margin sangat tipis 25-24. RUU yang bertujuan memaksakan kedaulatan Israel atas Tepi Barat yang diduduki ini langsung memicu reaksi politik dalam negeri.

 

Politisi Ekstrem Sambut Rencana Aneksasi 

Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir menyambut gembira keputusan untuk menganeksasi Tepi Barat. Dia menyatakan "waktunya untuk menegakkan kedaulatan telah tiba", sementara Partai Likud yang memimpin koalisi pemerintah justru mengkritiknya sebagai langkah yang mencolok dan berpotensi merusak hubungan dengan Washington.

Di tengah ketegangan ini, Vance menegaskan posisi resmi Amerika Serikat yang menolak segala bentuk aneksasi. Ia menyampaikan pesan jelas Washington bahwa Israel harus mempertahankan perjanjian gencatan senjata di Gaza dan menghindari segala langkah sepihak yang dapat memicu ketegangan baru.

Vance menekankan bahwa stabilitas kawasan merupakan prioritas utama dan langkah aneksasi justru akan mengancam proses perdamaian yang sedang berjalan.

Sikap Vance ini sejalan dengan kekhawatiran yang disampaikan oleh pejabat AS lainnya, termasuk Menteri Luar Negeri AS, bahwa tindakan sepihak seperti aneksasi akan kontraproduktif terhadap upaya perdamaian yang lebih luas di kawasan Timur Tengah.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement