REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, pengadaan barang dan jasa pada kementerian maupun lembaga dinilai paling rawan terjadi tindak pidana korupsi berupa suap. Salah satunya rasuah yang terungkap di Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) beberapa waktu lalu.
Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester 1 Tahun 2023 di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (14/8/2023). Awalnya, ia membeberkan bahwa pihaknya telah melakukan tiga penindakan berupa operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang semester satu ini.
"Terkait dengan tangkap tangan KPK melakukan tiga tangkap tangan," kata Alex.
Pertama, OTT Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, pada Kamis (6/6/2023). Dia diduga terlibat dalam kasus suap penyediaan jasa umrah serta pemotongan anggaran daerah sebesar 5 sampai 10 persen.
Kedua, OTT terkait dugaan suap rekayasa lelang proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta di berbagai wilayah Indonesia pada Kamis (13/4/2023). Dalam kasus ini, KPK menetapkan sebanyak 10 tersangka. Mereka terdiri atas empat pihak yang diduga sebagai pemberi suap, yakni Direktur PT IPA (Istana Putra Agung) Dion Renato Sugiarto (DIN), Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma) Muchamad Hikmat (MUH), Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim (YOS), dan VP PT KA Manajemen Properti Parjono (PAR).
Kemudian, enam tersangka lainnya diduga sebagai penerima suap, yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO), Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan (BEN), PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi (AFF), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah (FAD), dan PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat (SYN).
Ketiga, OTT terhadap Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan sejumlah pihak terjaring pada Jumat (14/4/2023). Dia diduga menerima suap atas pengadaan barang dan jasa dari jaringan internet hingga CCTV di Kota Bandung.
"Kalau kita cermati, semuanya menyangkut suap pengadaan barang dan jasa. Memang dari perspektif anggaran, ini titik paling rawan terjadi tipikor, yaitu belanja barang dan modal. Sangat terbuka peluang antara penyelenggara negara dan vendor untuk bersekongkol yang berujung suap," ungkap Alex.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
