REPUBLIKA.CO.ID, SERANG, – Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan desa untuk mencegah penyimpangan penggunaan anggaran. Hal ini disampaikan dalam keterangannya di Kota Serang pada Senin.
Andra meminta agar setiap kepala desa memastikan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan berjalan tertib dan sesuai aturan. "Semuanya harus siap mempertanggungjawabkan SPJ. Harus transparan dan taat aturan," tegas Andra.
Menyoroti peluncuran aplikasi Jaga Desa oleh kejaksaan, Andra menjelaskan bahwa platform digital ini dapat menjadi alat bantu pelaporan sekaligus pencegah penyimpangan anggaran. Mengingat beberapa kepala desa di Banten pernah menghadapi masalah hukum, menurutnya, sistem pengawasan tidak boleh longgar.
Selain itu, Andra juga menyampaikan percepatan pembangunan desa melalui program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) yang bertujuan meningkatkan akses ekonomi di desa. "Kalau ingin Indonesia maju, mulai dari desa. Tulang punggung pembangunan itu desa. Di Tangerang saya lihat banyak jalan desa yang masih perlu diperbaiki," ujarnya.
Andra menekankan bahwa keadilan anggaran harus berpihak pada desa yang paling membutuhkan, termasuk di Kabupaten Tangerang, Serang, Lebak, dan Pandeglang. Untuk memperkuat kapasitas fiskal desa, Pemprov Banten menyiapkan peningkatan bantuan keuangan secara bertahap. "Tahun 2026, Insya Allah dari 100 juta naik menjadi 120 juta. Ini komitmen kami dan akan terus kami tingkatkan," ungkapnya.
Ia juga meminta masyarakat meningkatkan kedisiplinan membayar pajak kendaraan bermotor (PKB), mengingat 66 persen pendapatan PKB menjadi bagian fiskal kabupaten dan kota, yang dapat memberikan ruang lebih besar bagi pembangunan desa.
Kolaborasi antara Pemprov Banten dan Pemkab Tangerang akan terus diperkuat, terutama dalam pembangunan infrastruktur, pengembangan sekolah negeri baru, dan peningkatan layanan dasar masyarakat. Andra menyampaikan dukungan terhadap komitmen Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid, yang dinilainya konsisten turun langsung ke masyarakat. "Pemkab Tangerang memiliki fiskal kuat, namun wilayahnya luas sehingga perlu kerja keras yang konsisten," ujarnya.
Andra berharap penguatan akuntabilitas anggaran desa, percepatan pembangunan, dan kedisiplinan fiskal masyarakat dapat menjadi fondasi percepatan kesejahteraan wilayah perdesaan di seluruh Banten.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika